MUI harus kembali kepada khittahnya sebagaimana yang dilakukan Buya Hamka, ketua MUI pertama, yakni untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam.

Namun pada sisi lain, MUI juga punya peran untuk memberikan kritik atau saran terhadap kebijakan pemerintahan.

"Saya tidak setuju MUI dibubarkan namun saya ingin MUI melakukan pembenahan. Tidak hanya mewah-mewahan seolah-olah bisa melebihi ormas lain padahal MUI hanya ormas, bukan lembaga resmi negara meski mendapat anggaran dari negara," katanya.

Baca juga: Anwar Abbas Tak Masalah MUI DKI Bentuk Tim Siber

Hal itu pula yang perlu diedukasi ke publik, kata Kiai Maman, bahwa MUI bukan lembaga negara, sehingga fatwa-fatwanya dianggap mengikat.

Padahal ormas-ormas lain seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain juga sama mengeluarkan fatwa.

Kiai Maman juga mendorong adanya audit keuangan pada MUI sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai lembaga yang menikmati anggaran dari negara, termasuk juga audit terhadap keuangan yang didapat dari hasil sertifikasi halal.

Meski begitu Kiai Maman mengingatkan kepada semua bahwa terorisme dan radikalisme adalah musuh bersama.

Terorisme musuh bagi keberagaman, musuh bagi keberagamaan, dan musuh bagi kemanusiaan sehingga terorisme harus dihadapi dengan penegakan hukum dan juga dengan pendidikan, literasi, dan moderasi.

Kiai Maman juga menegaskan dukungannya kepada Densus 88 dalam aksinya menangkap sejumlah terduga terorisme beberapa waktu lalu.

Namun, Kiai Maman juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi atas penangkapan ketiga terduga teroris yang dikenal juga sebagai tokoh pendakwah, sehingga kemudian tidak muncul syakwasangka, seolah-olah bahwa rezim ini anti umat islam.