Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa dari Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) menggelar aksi di kawasan depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021).

Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan terhadap Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: BEM Nusantara Apresiasi Polri Gelar Lomba Orasi Sambut Hari HAM Sedunia

Baca juga: Jelang Muktamar Ke-34 NU, Kemenag Diminta Jaga Netralitas

Sambil membentangkan spanduk, mereka menuntut Presiden Joko Widodo me-reshuffle posisi Menteri Agama yang saat ini dijabat Yaqut Cholil Qoumas.

Pasalnya Yaqut diduga telah mengintervensi dengan cara menggerakkan jajarannya di lingkungan Kemenag untuk mendukung Calon Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam Muktamar ke-34 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Yahya Cholil Staquf sendiri merupakan kakak kandung dari Menag, Yaqut Cholil Qoumas.

"Meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kepada Yaqut Cholil Qoumas," kata Koordinator Aksi IMANU, Rosi.

Selain itu, IMANU juga mengutuk dugaan sabotase yang dilakukan Kemenag lewat bentuk pemesanan kamar hotel secara besar - besaran di Lampung, tepat pada tanggal pelaksanaan Muktamar yakni 23 - 25 Desember 2021.

Mereka menyebut upaya tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan anggaran Kemenag demi pemenangan kakak kandung Yaqut yang notabene calon Ketum PBNU.

"Bukti bahwa Kementerian Agama dengan berbagai macam hal yang telah dilakukan, seperti mem-booking 7 hotel di Lampung mengatasnamakan Kemenag, melakukan agenda terselubung atas nama kegiatan dialog kerukunan internal umat beragama di Hotel Aria Barito," kata Rosi.

"Hal ini sudah menjadi bukti kuat sebagai dasar untuk di reshuffle. Selain itu Kemenag telah melakukan intervensi struktural kepada rektor maupun kanwil untuk membantu pemenangan calon," imbuh dia.

Rosi mengingatkan bahwa ASN harus menjaga netralitasnya. Aturan itu tertuang dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyebut bahwa setiap ASN di tingkat instansi pemerintah harus bersikap netral dari segala bentuk kegiatan politik, maupun tak memihak kepentingan siapapun.

"Setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, serta tidak boleh ikut berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara," tegasnya.

Bila tuntutan ini tak dipenuhi Presiden Joko Widodo, IMANU menyatakan bakal mengerahkan massa yang lebih besar lagi dalam waktu dekat.

"Jika tidak di reshuffle maka kami akan kerahkan masa yang lebih besar," tegas Abror, salah satu orator di lokasi.