Tribun

Upah Minimum Pekerja 2022

Aksi Tolak UMP, DPR: Buruh Harusnya Pahami Situasi Masih Pandemi

Buruh-buruh yang protes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 diminta memahami kondisi saat ini yang masih dilanda pandemi Covid-19. 

Editor: Johnson Simanjuntak
Aksi Tolak UMP, DPR: Buruh Harusnya Pahami Situasi Masih Pandemi
Tribunnews/JEPRIMA
Aliansi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan menuntut kenaikan upah secara nasional rata-rata antara 10 sampai 15 persen melalui Keputusan Presiden atau Kepres. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh-buruh yang protes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 diminta memahami kondisi saat ini yang masih dilanda pandemi Covid-19

Buruh dinilai perlu diberikan penjelasan mengenai kondisi saat ini.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai bisa memahami jika tuntutan kenaikan UMP itu dilakukan saat kondisi negara normal. 

"Tetapi karena situasi saat ini adalah pandemi, kondisi saat ini adalah perang melawan Covid-19, musuh yang tidak kelihatan dan dampaknya ke semua kehidupan, termasuk ke ekonomi," kata Rahmad Handoyo kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Dia mengatakan sudah banyak industri yang kolaps dalam masa pandemi ini. 

Mulai dari industri besar, sedang, dan mikro sudah mengalami dampak signifikan dari pandemi Covid-19.

"Banyak yang sudah PHK, banyak yang sudah tutup, ya dipahamilah ketika pandemi daya beli masyarakat internasional juga turun, pasarnya juga mengalami depresiasi, pasar ekspor impornya juga mengalami kendala, sehingga wajar pemasaran juga tergerus, pendapatan juga tergerus, bahkan ancaman dan sudah terancam, dan sudah ada yang kolaps itu banyak," tuturnya.

Sehingga, kata dia, para pengusaha masih bisa bersyukur bertahan di masa pandemi Covid-19

"Saya kira kita harus pahami, kalau pemerintah kan pasti akan berdiri di dua sisi, di tengah ya, karena antara pengusaha dengan pekerja juga aset bangsa dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang adil dan makmur," imbuhnya.

Namum demikian, dia kembali mengingatkan bahwa kondisi negara saat ini sedang perang melawan pandemi Covid-19.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas