Tribun

Kasus Suap Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Periksa Pegawai BPN Riau

Diduga Andi Putra menerima suap senilai ratusan juta rupiah dari Sudarso untuk memperpanjangan izin HGU kebun sawit milik perusahaan PT Adimulia Agrol

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Kasus Suap Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Periksa Pegawai BPN Riau
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra memakai rompi tahanan usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/10/2021). Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan ditetapkan sebagai tersangka suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Oka Pratama, dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/11/2021).

Oka diminta bersaksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dengan tersangka Bupati nonaktif Kuansing Andi Putra (AP).

"Selasa (30/11/2021) bertempat di Gedung Merah Putih, tim penyidik mengagendakan saksi untuk tersangka AP dkk sebagai berikut: Oka Pratama (Pegawai BPN Provinsi Riau)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra (AP) dan General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR) sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Periksa 2 Staf Perusahaan Sawit, Diduga Ada Aliran Uang ke Bupati Kuansing Andi Putra

Diduga Andi Putra menerima suap senilai ratusan juta rupiah dari Sudarso untuk memperpanjangan izin HGU kebun sawit milik perusahaan PT Adimulia Agrolestari.

Suap ini berawal saat PT Adimulia Agrolestari tengah mengajukan perpanjangan HGU sawit yang dimulai pada 2019 dan berakhir pada 2024. 

Salah satu persyaratan perpanjangan adalah membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan yang diajukan PT Adimulia Agrolestari sebagaimana yang disyaratkan itu ternyata terletak di Kabupaten Kampar. 

Padahal seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Baca juga: Periksa Komisaris Perusahaan Sawit, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Kuansing Andi Putra

Halaman
12
Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas