Tribun

Muktamar NU

Simpang Siur Jadwal Muktamar, Syuriah PWNU DKI Nilai Rais Aam PBNU Tak Bisa Ambil Kebijakan Sepihak

Muzakki Cholis, menilai Pj Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak bisa mengambil kebijakan sendiri dengan memajukan waktu pelaksanaan Muktamar NU.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Simpang Siur Jadwal Muktamar, Syuriah PWNU DKI Nilai Rais Aam PBNU Tak Bisa Ambil Kebijakan Sepihak
Kompas.com
Logo Nahdlatul Ulama (NU) 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzakki Cholis, menilai Pj Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak bisa mengambil kebijakan sendiri dengan memajukan waktu pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Menurut Cholis, PBNU secara kelembagaan dan panitia muktamar baik Steering Comite (SC) maupun Organizing Comite (OC) hingga saat ini belum membuat keputusan apapun terkait muktamar.

"Saya meyayangkan sekali hadirnya beberapa orang yang mengatasnamakan PWNU sowan ke Pj Rais Aam dan memberikan dukungan muktamar dimajukan padahal belum ada perubahan resmi dari PBNU dan panitia," kata Cholis kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Kebijakan Pj Rais Aam yang memajukan waktu muktamar tersebut, menurut Cholis, adalah sebuah tindakan yang tidak ada pijakan hukumnya dalam AD/ART PBNU, bahkan melanggar Keputusan Konbes-Munas dan masuk kategori pelanggaran berat.

"Syuriah itu lembaga kolektif kolegial, Pj Rais Aam tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua keputusan penting PBNU apalagi muktamar (AD/ART NU Pasal 58 ayat (1) point c harus dilakukan bersama dengan Ketua Umum PBNU selaku mandataris muktamar, apalagi menyangkut hajat besar seperti muktamar," ujar Cholis.

Secara organisasi, lanjut Cholis, dirinya tetap memberikan hormat dan rasa ta'dhim kepada Pj. Rais Aam sebagai struktur tetinggi organisasi PBNU.

Baca juga: Solusi Jadwal Muktamar NU Harus Diserahkan ke Majelis Tahkim Kiai Sepuh, Semua Wajib Manut Kiai

Namun, jika terkait dengan aturan organisasi, siapapun yang salah harus diluruskan, termasuk Pj Rais Aam.

"Dalam ajaran NU hormat pada kiai adalah wajib, tapi jika melanggar AD/ART organisasi, siapa pun itu termasuk Pj Rais Aam, wajib pula kita untuk mengingatkan," imbuh Cholis.

Lebih jauh Cholis berharap semua beristikharah dan bermunajat kepada Allah agar dapat bimbingan terbaik dalam mencari solusi muktamar NU.

Halaman
123
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas