Pimpinan MPR: Ciptakan Ruang Inklusif pada Pembangunan Desa yang Melibatkan Kelompok Difabel
Jadikan pembangunan desa ruang yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mengoptimalkan kemampuan kelompok difabel.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Malvyandie Haryadi
Yang harus diupayakan, jelas Sumedi, bagaimana penerapan paradigma sehat, tangguh dan tumbuh dalam memperkuat pondasi pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.
Kunci untuk mewujudkan keberhasilan menegakkan paradigma sehat, tangguh dan tumbuh dalam pembangunan desa adalah kolaborasi yang kuat antar para pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni berpendapat, pemerintah memiliki harapan besar dalam mewujudkan desa inklusif secara sosial yang menghilangkan hambatan untuk partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga: Presiden Jokowi Arahkan Menpora Untuk Bangun Pemusatan Latihan Untuk Atlet Difabel
Lisda mengusulkan agar ada lembaga otonom untuk motor penggerak pelaksanaan sejumlah undang-undang yang mengamanatkan keterlibatan para penyandang disabilitas dalam tahapan pembangunan di desa.
Pendiri SIGAB, Muhammad Joni Yulianto menilai banyak instrumen peraturan yang mendasari kebijakan pemanfaatan dana desa dengan melibatkan kelompok disabilitas.
Sebelum melibatkan teman-teman difabel, Joni menyarankan, sejumlah pihak harus memastikan ruang partisipasi itu aman secara aksesibilitas maupun secara perlakuan bagi kelompok difabel.
Pegiat Disabilitas, Angga Yanuar Risnanto menilai perlu ada sinkronisasi regulasi di tingkat provinsi hingga desa, untuk mewujudkan pembangunan desa yang inklusif.
Selain itu, tambahnya, pemahaman para pemangku kepentingan hingga tingkat desa terhadap isu disabilitas juga penting dan harus terus ditingkatkan.
Jurnalis senior Abdul Kohar menegaskan salah satu ciri bangsa yang berperadaban tinggi adalah bangsa yang menghargai dan menghormati para penyandang disabilitas.
Bagaimana tangan negara mampu membuat kebijakan-kebijakan yang inklusif bagi para penyandang disabilitas, menurut Abdul Kohar, merupakan bagian dari torehan mewujudkan peradaban tinggi itu.
"Saya yakin negara kita sedang menuju untuk mewujudkan bangsa yang berperadaban tinggi dengan terus memberi penghormatan terhadap hak-hak kelompok difabel dalam proses pembangunan di negeri ini," pungkasnya.
