Tjahjo Kumolo: Belasan Calon Eselon 1 Gagal Karena Pasangannya Sering Buka Medsos Tokoh Radikal
Alasan gagalnya adalah pasangannya sering buka media sosial tokoh radikal.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan belasan calon pejabat eselon 1 gagal dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA).
Alasan gagalnya adalah pasangannya sering buka media sosial tokoh radikal.
Padahal secara akademis mereka sudah bergelar Professor atau Doktor.
Bagi Tjahjo, radikalisme sendiri merupakan tantangan ASN yang cukup berat dan kompleks.
"Ini saya bikin stres, dua tahun MenPAN RB dalam sidang TPA, hampir di atas 16 calon eselon 1 yang sudah hebat, professor, doktor, mulai dari bawah naik, ikut TPA, gagal jadi eselon 1 gara-gara kelakuan istrinya atau suaminya."
"Istrinya kalau malam kerjanya buka medsos tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh teroris," kata Tjahjo dalam acara di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Rabu (1/12/2021).
Tidak hanya calon eselon 1, kata dia, namun juga calon pejabat eselon 2 yang keluarganya juga terdeteksi terpapar radikalisme berdasarkan jejak digitalnya juga terpaksa harus gagal.
Bahkan, hampir setiap bulan ia harus memberhentikan ASN karena terpapar radikalisme dan terorisme.
"Hampir setiap bulan kami mengeluarkan SK ASN yang kita berhentikan karena terpapar radikalisme terorisme," kata Thahjo.
Dalam proses TPA tersebut, kata Tjahjo, para calon tersebut juga sudah tahu bahwa rekam jejak mereka atau keluarganya dipantau.
Ia pun mewanti-wanti kepada setiap orang yang ingin menjadi pejabat terkait hal itu.
"Pokoknya yang berbau terorisme radikalisme itu ancaman bangsa. Kita harus berani bersikap siapa kawan siapa lawan. Adalah perorangan, kelompok, dan golongan yang dia terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menyebar masalah radikalisme teroris," kata Tjahjo.
Korupsi dan Narkoba Juga Jadi Tantangan ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Tjahjo Kumolo juga mengungkapkan sejumlah masalah yang menjadi tantangan yang dihadapi ASN dalam konteks reformasi birokrasi.