Tribun

Kasus Asabri

Apa Pertimbangan Jaksa Tuntut Heru Hidayat Dihukum Mati di Kasus Asabri?

Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung tidak memberikan keringanan kepada terdakwa Heru Hidayat.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Malvyandie Haryadi
Apa Pertimbangan Jaksa Tuntut Heru Hidayat Dihukum Mati di Kasus Asabri?
Tribunnews.com/Rizqi Sandi
Terdakwa kasus Korupsi di PT ASABRI Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati atas perkara yang menjeratnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat telah dijatuhi tuntutan hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung tidak memberikan keringanan kepada terdakwa Heru Hidayat.

Hal itu karena kata jaksa, keringan yang diberikan kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang telah merugikan negara dengan angka yang fantastis yakni senilai lebih dari Rp 12 Triliun.

"Meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa namun, hal-hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu hal-hal tersebut patutlah dikesampingkan," kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).

Baca juga: Terdakwa Kasus Korupsi Asabri Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Lebih lanjut, jaksa juga membacakan hal yang memberatkan terdakwa Heru dalam perkara ini.

Jaksa menyebut, hukuman mati dinilai pantas untuk Heru karena dia juga terjerat dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Di mana dalam perkara itu Heru divonis hukuman seumur hidup dalam kasus yang merugikan negara Rp16,80 triliun itu.

Pengulangan itu yang membuat jaksa menjatuhkan hukuman mati kepada Heru. Selain itu, tindakan dugaan korupsi yang dilakukan Heru masuk dalam kategori kejahatan luar biasa alias extra ordinary crime.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ucap jaksa.

Pembacaan tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas