TRIBUNNEWS.COM - Program Kartu Prakerja yang resmi diluncurkan sejak tahun 2020 dan terus berlanjut di tahun 2021 merupakan bukti dukungan Pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi tantangan demi tantangan di masa pandemi Covid-19.

Tidak hanya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, melalui program tersebut Pemerintah juga memberikan insentif sebagai penunjang kebermanfaatan skill yang telah didapat oleh para penerima. 

Pada tahun 2021, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada 5.931.574 penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dengan berakhirnya tahun 2021, maka pada hari Rabu (15/12) Program Kartu Prakerja tahun 2021 resmi ditutup.

“Pada malam hari ini pukul 23.59 WIB pendaftaran peserta baru akan ditutup untuk sementara. Saya mengucapkan sampai jumpa di Program Kartu Prakerja tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto.

Sebagai informasi, Ekosistem Kartu Prakerja dibangun melalui kemitraan multi-pihak. Terdapat 7 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 663 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 Kementerian dan Lembaga dan 17 Pemerintah Daerah yang membantu menyediakan data. 

Pada tahun 2021, penerima Kartu Prakerja juga sudah dapat melihat informasi lowongan pekerjaan yang bersesuaian dengan pelatihan yang telah diambil atau keahlian masingmasing, sehingga antara sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja terhubung.

Meskipun Program Kartu Prakerja tahun 2021 telah resmi ditutup, Program Kartu Prakerja akan kembali dibuka di tahun 2022. Pemerintah melakukan ini berdasar pada berbagai pertimbangan, utamanya yakni antusiasme masyarakat dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang terbukti melalui hasil kajian berbagai survei lembaga independen.

Lebih lanjut, Bank Dunia beberapa waktu lalu juga mengakui Program Kartu Prakerja sebagai program perlindungan sosial yang ideal. Secara sistem, Program yang telah memberikan pelatihan dan insentif kepada 11,4 juta orang selama 20 bulan tersebut juga diakui oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai best practice untuk dijadikan contoh bagi program-program lainnya.

Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS juga menyatakan angkatan kerja yang mengetahui Kartu Prakerja mengalami peningkatan dan 87,2% penerima yang menyelesaikan pelatihan menyatakan bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan kerjanya. 

Selanjutnya, 27% Penerima Kartu Prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah bekerja atau berwirausaha. Untuk mendukung bagi mereka yang menjalankan usaha atau berwirausaha, Pemerintah juga memberikan dukukan kemudahan akses permodalan usaha melalui program KUR.

“Program Kartu Prakerja membuktikan sebagai satu-satunya layanan publik secara digital dan menjadi terobosan kebijakan ekonomi yang berdampak khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan,” ungkap Menko Airlangga.

Hal positif lainnya, Program Kartu Prakerja mengakselerasi inklusi keuangan dimana 28% penerima Program Kartu Prakerja yang tidak memiliki rekening bank atau e-wallet sebelumnya, saat ini sudah memiliki rekening bank atau e-wallet.

“Anggaran Program Kartu Prakerja pada tahun 2022 adalah sebesar 11 triliun rupiah. Pada semester 1 program ini masih akan menjalankan skema semi bansos dan di Semester 2 akan dijalankan secara hybrid. Program ini juga terkait dengan inklusi keuangan yang bisa menjadi contoh dalam Presidensi G20 Indonesia dimana program ini bisa direplikasi oleh negara berkembang lainnya,” tutur Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah membantu perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja. Menko Airlangga juga mengucapkan terima kasih atas dukungan media cetak maupun elektronik sehingga Program Kartu Prakerja menjadi program yang paling dicari di search engine Indonesia.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mohammad Rudy Salahuddin dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.(*)