TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Stempel hoaks pada karya jurnalistik yang dikeluarkan aparat menjadi sorotan dalam Indonesia Fact-checking Summit 2021.

Hal itu diangkat dalam sesi berjudul “Menggugat Monopoli Kebenaran dalam Stempel Hoaks: Siapa yang Bisa Memeriksa Fakta”.

Para pembicara yang hadir yaitu Gaib Maruto Sigit, Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Caroline Damanik (Wakil Redaktur Pelaksana Kompas.com), Nuril Hidayah (Ketua Komite Litbang Mafindo).

Gaib Maruto Sigit mengatakan label hoaks tidak bisa diberikan secara serampangan.

“Apalagi terhadap karya jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi lapangan dan dikeluarkan oleh media kredibel,” ujarnya Kamis (16/12/2021).

Ia menekankan, “Yang bisa memberikan penilaian dari karya jurnalistik adalah Dewan Pers bukan instansi lain.” Ia pun menekankan agar media yang memiliki conflict of interest dengan kepentingan bisnis, tidak melakukan pemeriksa fakta pada karya jurnalistik media lain.

Tidak hanya soal stempel hoaks. Konten mis-disinformasi kerap beredar lebih cepat dan luas dibandingkan konten terverifikasi.

Media massa serta pengecek fakta, yang memverifikasi konten, harus memiliki prioritas dan strategi distribusi yang tepat agar hoaks tersebut padam seketika.

Baca juga: Puncak IDC AMSI 2021, Menko Airlangga: Peluang Ekonomi Digital Indonesia Masih Terbuka Lebar

Pembahasan ini mengemuka dalam diskusi daring sesi dua bertajuk, “Format dan Pola Distribusi Konten Cek Fakta: Mengapa Konten Verifikasi Kalah Viral dari Hoaks?”, rangkaian Indonesia Fact Check Summit 2021 ini. Hadir dalam diskusi sesi dua ini Aribowo Sasmito (Co-founder and Fack Check Specialist Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Wydia Angga (Producer Podcast Cek Fakta KBR), dokter Adaninggar Prima Nariswari (Youtuber/Tiktoker dengan kontek cek fakta), Fritz V. Wongkar (Tim Cek Fakta TV-Kabar Makassar), serta penanggap dari Google Indonesia, Arianne Santoso.

Fritz beserta rekan-rekannya di Kabar Makassar memilih format tayangan video via Youtube guna menangkal penyebaran hoaks sejak tiga bulan lalu.

Publik dapat mengaksesnya via channel Kabar Makassar. Mereka sengaja memilih Youtube karena platform daring ini memiliki pengakses tertinggi di Indonesia, setidaknya berdasarkan survei HootSuite-We Are Social pada Januari 2021.

“Saat ini di newsroom kami hanya ada tujuh orang, jadi nanti ke depan, harapannya bisa lebih banyak (sumber daya),” ujar Fritz yang berencana menggelar pelatihan ke kampus-kampus agar bisa menjaring pengecek fakta potensial di wilayahnya.

Kolaborasi pengecek fakta yang tergabung di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dengan Radio KBR memilih format suara dalam pembongkaran hoaks.

Baca juga: AMSI: Dunia Digital ke Depan Banyak Mengatur Hidup Manusia

Konten mereka itu ditayangkan setiap Senin dengan durasi 15 menit lewat siniar (podcast). Konten yang sama juga disiarkan secara daring via laman KBR.ID.