Charta Politika: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Kian Tinggi, Berbanding Terbalik dengan KPK
Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo menempati peringkat pertama jika dibandingkan lembaga tinggi negara lainnya.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo menempati peringkat pertama jika dibandingkan lembaga tinggi negara lainnya.
Hal itu terungkap berdasarkan hasil survei yang dilakukan Survei Charta Politika Indonesia baru-baru ini.
Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi mencapai 77,8 persen, TNI 76,3 persen, Polri 66,8 persen dan KPK 64,3 persen.
Selanjutnya tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi 59,3 persen, Kejaksaan Agung 58,6 persen, Mahkamah Agung 58,3 persen, MPR 56,8 persen, DPR 56,3 persen dan DPD 56,1 persen.
Soal "melorotnya" peringkat KPK, Yunarto tidak bisa memastikan apakah turunnya kepercayaan responden kepada KPK apakah adanya revisi UU KPK dan beberapa peristiwa yang terjadi di KPK akhir-akhir ini.
Namun demikian, menurut Yunarto, kepercayaan kepada KPK belakangan ini semakin menurun dan disalip Polri.
"Saya pikir ini menarik kalau kita membahas secara khusus apakah ada kaitannya dengan UU KPK, apakah ada kaitannya. Namun yang jelas bahwa belakangan KPK memang semakin menurun, bahkan disalip oleh Polri," tutur dia.
Survei Charta Politika Indonesia ini dilakukan pada 29 November-6 Desember 2021.
Total responden survei ini 1.200 dengan rincian laki-laki dan perempuan usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan.
Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pada survei ini, responden diberikan pertanyaan sebagai berikut:
Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, apakah sangat puas, cukup puas, atau tidak puas sama sekali?
"Kalau kita lihat di sini ada 8,3 persen mengatakan sangat puas, 61,8 persen mengatakan cukup puas, mengatakan kurang puas ada 26,6 persen dan tidak puas sama sekali 2,8 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam rilis survei virtual, Senin (20/12/2021).
Dalam survei tersebut terlihat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah & DI Yogyakarta, dan Bali, NTB & NTT.
