Selain penanaman bibit mangrove dan memastikan terjadinya keberlanjutan dan perlindungan ekosistem mangrove, BRGM membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM).  

Tahun 2021 ini, BRGM telah membentuk 220 DPMG yang bersumber dari APBN dan 30 DMPM yang sumber dari pendanaan program Kedaireka.

Lebih lanjut, Hartono menyampaikan skema pendanaan rehabilitasi mangrove akan lebih beragam ke depannya, tidak hanya dari APBN saja tetapi juga dari bantuan luar negeri dan pendanaan swasta.

Selain itu, program rehabilitasi mangrove ini, tutur Hartono merupakan program lintas Kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta didukung oleh Pemerintah Daerah, NGO dan Universitas. 

Senada dengan Kepala BRGM, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan perlu koordinasi antarkementerian  dan dibentuk program rehabilitasi mangrove dengan skala yang lebih besar.

"Jangan lagi bikin proyek yang kecil-kecil dan terlalu tersebar. Karena Indonesia itu sangat luas. Perlu juga dilakukan pembagian tugas," ujar Dedi pada saat memberikan sambutan dalam Mangrove Week ini.

Selanjutnya, Dedi berpesan untuk mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, laut dan mangrove serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Kita ingin masyarakat sejahtera. Permasalahan ini (mangrove) akan membesar dikemudian hari mana kala tidak dilakukan secara berkelanjutan." pesan Dedi yang juga ikut mengunjungi pameran produk mangrove ini. 

Dedi juga berharap, Mangrove Week yang diadakan selama tiga hari sampai 22 Desember 2021 di JCC ini, kedepannya dapat diselenggarakan di lokasi rehabilitasi mangrove dan bersama masyarakat yang melakukan penanaman bibit mangrove. 

"Saya ingin diselenggarakan di lokasi yang mangrove-nya sudah direhabilitasi, bersama masyarakat yang sudah mendapat manfaat dan daya dukung ekonomi," pungkas Dedi.