Senada, survei Indikator Politik Indonesia pada September 2021 menempatkan KPK di urutan keempat dengan tingkat kepercayaan 65 persen.

Bahkan survei serupa digelar kembali pada Desember 2021, dan hasilnya KPK makin terjun bebas di urutan kedelapan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan hanya 59 persen yang cukup percaya dengan KPK.

"KPK biasanya nomor dua atau tiga, sekarang terpelanting ke nomor bawah. Jadi yang nomor tiga adalah polisi," kata Burhanuddin.

Terdengar antusias, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sepakat bahwa kinerja KPK memanglah buruk sepanjang 2021.

Boyamin menyoroti tuntutan kasus bansos yang melempem dengan hanya 11 tahun hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dituntut 5 tahun penjara.

Belum lagi ulah pimpinan KPK Lili Pintauli yang kedapatan melanggar kode etik dengan berkomunikasi pada tersangka korupsi.

"Ini benar-benar periode paling buruk sejak berdirinya KPK. Jadi dari sisi kinerja nggak ada yang bisa saya anggap baik, semua buruk dan paling terburuk ya tidak bisa menangkap Harun Masiku. Sangat disayangkan, karena berdasarkan keterangan penyidik KPK yang tidak lulus TWK ternyata sudah pernah terpantau di Indonesia, tetapi karena tidak ada perintah nangkap ya nggak berani nangkap. Jadi tahun 2021 ini tahun-tahun kelamnya KPK," ujar Boyamin.

Guna memperbaiki kinerja lembaga antirasuah ini, Boyamin berkeyakinan ada tiga cara. Pertama adalah membatalkan revisi Undang-Undang KPK.

Kedua, pimpinan KPK yang sudah pernah terkena teguran Dewan Pengawas KPK untuk mengundurkan diri.

Dalam hal ini, Boyamin merujuk kepada Lili Pintauli serta Firli Bahuri yang pernah disanksi akibat menggunakan helikopter mewah.

"Yang ketiga, tentu kembalikan 57 orang yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, karena mereka orang handal, tapi malah ditendang," katanya.

Menurutnya, KPK bisa jadi akan bernasib lebih buruk atau kelam di 2022. Sebab hingga saat ini tak ada tanda perbaikan dari pimpinan KPK.

Boyamin sendiri heran karena Firli selaku Ketua KPK justru kedapatan mengurusi hal-hal lain di luar ranahnya. Salah satunya terkait pernyataan presidential threshold 0 persen.