Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan pertanggungjawaban (LPJ) PBNU periode 2015-2020 di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siroj diterima peserta sidang pleno Muktamar NU.

"LPJ diterima," ujar Said Aqil seusai menghadiri sidang Pleno I di UIn Raden Intan, Lampung, Kamis (23/12/2021).

Said Aqil bersyukur LPJ diterima dengan baik oleh peserta Muktamar NU.

Menurutnya, Muktamar NU harus menghasilkan keputusan yang terbaik.

Lebih lanjut, Said menyerahkan urusan pemilihan Ketua Umum (Ketum) PBNU kepada para muktamirin.

Namun, Said Aqil mengaku yakin menjadi Ketum PBNU lagi.

"Saya hidup terus optimis tidak pernah pesimis. Pemilihan terserah Muktamirin dong, terserah muktamirin bebas gimana nuraninya masing-masing," kata dia.

Baca juga: Said Aqil: Gerakan 212 Bukan Kebangkitan Umat Islam Melainkan Gerakan Politik yang Atasnamakan Islam

Baca juga: Yakin Pendukungnya Tak Alihkan Dukungan, Gus Yahya: Saya kan Kiai Bukan Penjahat?

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj membeberkan bagaimana pesantren-pesantren yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia tidak ada yang terpapar aliran radikalisme.

Hal ini ditegaskannya saat memberi laporan pertanggungjawaban dalam rangkaian Muktamar ke-34 NU di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Said Aqil mengatakan PBNU memahami radikalisme disebabkan akibat pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku.

Pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku, dikatakan Said Aqil, biasanya dibangun oleh pengetahuan yang sempit pula. Pendidikan yang dibangun pun kerap belum bisa memilah secara jelas nilai keagamaan yang benar dan yang ternyata malah disalahgunakan.

"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," kata Said Aqil, Kamis (23/12/2021).

Pihaknya lebih lanjut juga mendukung lahirnya Undang-Undang Anti terorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi terorisme.