Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bakamla Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 4 Triliun, CBA Usul Agar Diaudit

Klaim Bakamla dinilai sangat kontradiktif dengan laporannya di Komisi I DPR bahwa jumlah kapal yang beroperasi sangat terbatas.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Bakamla Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 4 Triliun, CBA Usul Agar Diaudit
Humas Bakamla RI/Humas Bakamla RI
OPERASI AKHIR TAHUN - Unsur Patroli Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) KN Pulau Dana-323, berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal di perairan Natuna Utara perbatasan Indonesia-Malaysia bagian Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (24/12/2021). (TRIBUNNEWS/Humas Bakamla RI) 

Aan menjelaskan, output yang telah terlaksana sepanjang 2021 berdasarkan bidang kerja Bakamla antara lain, bidang operasi latihan, bidang kebijakan strategi, bidang kerja sama, bidang informasi, hukum, dan organisasi.

Kemudian, lanjut Aan, Bakamla menyimpulkan bahwa tahun ini Bakamla bersama dengan instansi terkait, dapat meningkatkan daya tangkal terhadap perilaku atau anomali di ALKI.

"Dengan aksi tegas meng-intersep kapal-kapal seperti kapal Tiongkok di ALKI dan kapal tanker Yunani di ALKI III serta penangkapan kapal tanker transhipment illegal di perairan Indonesia," jelasnya.

Selanjutnya, kata Aan, Bakamla dapat menunjukkan intensi kuat terhadap penguasaan Laut Natuna Utara melalui shadowing kapal pemerintah Tiongkok dan mengamankan kegiatan operasi drilling SKK Migas dengan baik dan lancar.

Dia menambahkan, Bakamla dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dengan meningkatnya interaksi kerja sama dalam dan luar negeri, serta mendapatkan dukungan untuk membentuk ASEAN Coast Guard Forum.

"Dengan keberhasilan dan pencapaian di tahun 2021, Bakamla RI tidak berpuas diri dan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan berbagai upaya," kata Aan.

Bakamla berharap kepada seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan penegakan hukum di luar untuk mampu bersinergi dan bersatu padu dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia.

Berita Rekomendasi

"Serta menjaga kedaulatan perairan Indonesia demi masa depan bangsa lebih maju," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas