"Selain itu, bermitra dengan Kemenpan-RB, kemudian BKN. Contoh penerimaan pegawai itu juga tugas kami melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran seleksi CASN, termasuk seleksi penerimaan tenaga administrasi maupun tenaga teknis lainnya,” urainya.

Baca juga: Oknum Aparat Penegak Hukum di Kota Serang Dilaporkan Anggota DPRD Terkait Penipuan Rp 200 Juta

Baca juga: Terlibat Kasus Penipuan, 2 Oknum Polisi Lamongan Dijebloskan dalam Lapas dan Dipecat

Dijelaskannya, dahulu penerimaan PNS masih ditentukan oleh bupati, tetapi sekarang seleksi terpusat sistem CAT.

Saat ini, siapapun tidak ada yang bisa jadi perantara atau dalam bahasa sederhananya calo PNS.

"Jangan lagi percaya kalau ada orang yang tawarkan bisa luluskan calon PNS, anaknya Presiden Jokowi saja tidak lulus PNS,” terang Anwar.

Tugasnya di Komisi II juga mengawasi pemerintahan daerah, baik gubernur maupun bupati.

Karena itu, apabila ada penyelenggara pemerintah di daerah yang tidak sesuai ketentuan dan dirinya berbicara keras memang sudah menjadi tugasnya.

Dalam kesempatan itu, menjawab pertanyaan salah satu warga Sakita, Anwar Hafid juga menjelaskan soal kepegawaian yang sudah lama mengabdi tetapi belum status sebagai PNS.

Dia menyampaikan jika kedepannya tidak ada lagi ASN tapi P3K.

"Kami sampaikan kebijakan pemerintah ke depan, tapi mungkin nunggu kita pensiun semua. Yang pertama pegawai kontrak, jadi misalnya APBD tahun ini sekian, pekerjaan ini-ini maka direkrutlah pegawai yang akan melaksanakan APBD itu selama 1 tahun setelah itu putus kontrak," katanya.

Begitupun tahun berikutnya, yang kedua akan dipilih orang-orang yang luar biasa otaknya karena ada digitalisasi ASN ke depannya.

Disampaikan pula soal kinerja ASN ke depan tidak melulu harus berkantor, sebab dengan perkembangan teknologi mempermudah kinerja ASN.

"Setahun ke depan kita doakan untuk undang-undang yang baru sementara direvisi ini ada pasal yang mengangkat mereka tenaga honorer. Tapi mungkin pengangkatan mereka ini yang pertama dan yang terakhir, dihabiskan setelah itu tidak lagi istilah tenaga kontrak," katanya.