TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie memberikan semangat kepada kader partai supaya PSI bisa lolos ke parlemen.

Target itu disampaikannya agar PSI ke depan bisa ikut mengawal uang rakyat.

Terkait hal itu, Indonesia Budget Center (IBC) mengapresiasi masih adanya partai politik yang mendorong gagasan transparansi di DPR.

Tapi upaya tersebut perlu dikuatkan dengan adanya kebijakan dan implementasi.

“Saya kira bagus bila ada Parpol yang mendorong gagasan transparansi DPR. Namun gagasan tersebut perlu didorong sampai dilevel kebijakan dan implementasi,” kata Direktur Eksekutif IBC, Roy Salam saat dihubungi, Senin (27/12/2021).

Menurutnya, DPR telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung open parliament berjalan di Senayan.

Baca juga: Formappi Nilai Pernyataan Grace Soal PSI Akan Buat Gaduh DPR Perlu Didukung

Namun, upaya tersebut masih belum optimal, salah satunya adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

“BURT ini kan kelihatannya seperti mengurusi rumah tangga, tanpa melihat ada kepentingan publik di DPR. Apa kepentingan publik? Memastikan anggaran DPR transparan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, transparan di sini bukan hanya melulu soal penggunaan anggaran.

Banyak upaya yang dilakukan DPR untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat, salah satunya adalah reses.

Lalu bagaimana kah nasib aspirasi masyarakat tersebut setelah disampaikan kepada perwakilan rakyat? Ini yang masih menjadi pertanyaan besar.

Baca juga: Grace Natalie: Presiden Jokowi Pulihkan Kepercayaan Anak Muda pada Politik

Pihaknya melihat, masyarakat tidak dapat mengetahui apakah aspirasi mereka tertampung dengan baik dan menjadi satu kebijakan.

Karena pada akhirnya, upaya sosialisasi pembahasan rancangan Undang-Undang saja, dia menilai, tidak berjalan secara maksimal.

“Agak sulit melihat kinerja dan parlemen karena tidak ada informasi bagaimana mentracking masukan masyarakat itu diadopsi atau tidak dalam UU. Dan siapa fraksi yang memiliki kinerja baik,” katanya.

Untuk itu, Roy mengharapkan, pimpinan DPR dan Fraksi menprioritaskan open parliament bisa berjalan dengan optimal, baik untuk sistem, anggaram dan kebijakannya.

Sehingga, harus ada aturan jelas dan tegas yang dapat diikuti seluruh anggota, fraksi hingga alat kelengkapan dewan.

Kemudian, penyampaian informasi dalam pembahasan satu RUU harus dapat dipublikasi secara cepat.

Harapannya, masyarakat dapat melakukan pengawasan serta bisa memberikan masukan. Ini untuk menghindari adanya produk dari DPR yang digugat setelah selesai dibahas.

Baca juga: Grace Natalie: Mohon Maaf Pak Jokowi Jadi Capek, Berdiri Duduk-Berdiri Duduk

“Dan terakhir, hasil reses dewan juga harus dipublikasi. Karena secara kelembagaan fungsi pengawasan benar, masalahnya pengawasan hasil reses anggota ini tidak terkonsolidasi di tingkat DPR. Ini susah bedakan urusan masing masing anggota dan mana kelembagaan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, PSI akan 'membuat gaduh' DPR atau gedung parlemen Senayan demi mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Grace Natalie mengatakan, saat ini usia partainya sudah menginjak tujuh tahun.

Menurutnya, kondisi internal PSI sudah semakin kuat dan mendapat banyak dorongan dari publik.

Karena itu, lanjut Grace, melewati ambang batas parlemen pada Pemilu mendatang bukanlah keniscayaan.

"PSI harus lolos ke Senayan. Kita buat gaduh Senayan, agar uang rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok wakil rakyat," kata Grace.