Keduanya kerap meraih elektabilitas tertinggi di sejumlah survei nasional.

Bahkan, pendukungnya beberapa kali melakukan deklarasi mandiri untuk maju di Pilpres 2024.

Sementara, Partai Golkar sudah lama mengusung sang Ketua Umum yakni, Airlangga Hartarto untuk maju di Pilpres 2024. 

Menurut Presidium PNPK, Adhie Masardi, tujuan pelaporan ini adalah supaya nama-nama tersebut bersih dari kasus korupsi.

"Dari kasus-kasus ini ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan ini, contoh kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres."

"Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat (kasus korupsi) e-KTP atau tidak, kan ini harus dibahas juga," kata Adhie, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Jumat (7/1/2021).

Selain Ganjar dalam kasus e-KTP, Adhie juga menyebut Airlangga Hartarto dalam kasus Kartu Prakerja hingga Anies Baswedan dalam kasus Formula-E.

"Kemudian ada Airlangga Hartanto terlibat soal kartu prakerja apa tidak, kemudian ada Anies Baswedan ada persoalan di Formula-E atau tidak," ujar Adhie.

Adhie berharap, jika memang nama-nama yang dimaksud terbukti melakukan korupsi, maka segera ditangkap.

Sebaliknya, jika terbukti tidak bersalah, maka nama-nama tersebut dinyatakan bebas dari kasus korupsi.

"Agar tahun ini dibersihkan, kalau memang salah, segera ditangkap, kalau tidak bersalah dinyatakan clear," ungkapnya.

Baca juga: Gerindra Isyaratkan Enggan Dorong Anies Baswedan Maju Pilpres 2024, Ini Kata Pengamat

Baca juga: Wacana Duet Airlangga-Anies di Pilpres 2024, Politikus Golkar: Sah-sah saja

Selain, ketiga pejabat yang kerap diisukan masuk dalam bursa Capres 2024, ada sejumlah nama lain yang disebut PNPK.

Yakni, Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, nama Ahok masuk dalam beberapa kasus dugaan korupsi.

Sementara, nama Erick dan Luhut masuk dalam kasus tes PCR Covid-19.

(Tribunnews.com/Maliana/Ilham Rian Pratama, Kompas.com/Riska Farasonalia/Nicholas Ryan Aditya)