Di antaranya Gus Ipul yang merupakan Wali Kota Pasuruan hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa.

Akhyar menjelaskan, sebenarnya tak ada larangan pengurus PBNU tak boleh rangkap jabatan, kecuali Rais Aam dan Ketum.

Menurutnya, pengurus yang merangkap jabatan akan bisa mendapatkan manfaat bagi PBNU.

"Yang dilarang rangkap jabatan sepengetahuan saya itu Rais Aam sama ketum di parpol atau di jabatan politik. Kalau selain Ketua dan Rais Aam itu masih diperbolehkan karena ada manfaat. Jadi kalau mereka-mereka merangkap itu masih ada manfaat yang kembali," kata Akhyar.

Hal itu berbeda dengan jabatan ketua dan Rais Aam, yang ditegaskan Akhyar tak boleh rangkap jabatan agar fokus dengan PBNU.

"Beda kalau Rais Aam dan Ketua Umum bagaimana bisa bekerja. Jadi AD/ART yang hasil dari Muktamar Jombang dan Muktamar ini tidak ada masalah," jelas dia.

Baca juga: Mengenal Istilah dalam Susunan Kepengurusan PBNU: Mustasyar, Syuriah hingga Tanfidziah

Lebih lanjut, Akhyar berharap PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya dapat semakin mendunia dan dapat menyentuh seluruh perwakilan daerah.

"Periode ini kan NU itu harapannya bukan hanya di nusantara tapi ya mendunia jadi kita perlu banyak penggemukan di samping untuk perwakilan di daerah-daerah yang selama ini belum tercover. Sehingga dengan ini belum sempurna tapi lumayan lah," ucapnya.

Tak hanya itu, Akhyar juga mengungkapkan pekerjaan NU ke depan dapat terus fokus dalam bidang ekonomi.

"NU kan organisasi perkhidmatan jadi semua itu nawaitunya ya khidmatan dan khidmat itu ya, kerja keras tak mengenal lelah, menyelesaikan tugas-tugas yang telah diemban oleh mereka sebagai amanat. Terutama bidang ekonomi yang selama ini masih belum bisa kita laksanakan dengan baik," kata Akhyar.(tribun network/git/dod)