Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Legislator PKS Minta Pemerintah Berhenti Narasikan BBM Premium Sepi Peminat

Mulyanto menyesalkan pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa BBM jenis premium sepi peminat.

Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Legislator PKS Minta Pemerintah Berhenti Narasikan BBM Premium Sepi Peminat
Hendra Gunawan/Tribunnews.com
Pengisian BBM di SPBU di Tegal 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, menyesalkan pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa BBM jenis premium sepi peminat.

Dia menyarankan agar pemerintah berhenti bernarasi seperti itu.

"Narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik. Faktanya banyak masyarakat yang mencari premium. Jadi stop narasi yang membodohi masyarakat seperti ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

Dia menyebut penurunan penggunaan premium terjadi karena barang ini langka di pasaran.

Pasalnya, Pertamina dinilai mengurangi jumlah pasokan dan distribusi BBM jenis tersebut dan bukan karena peminatnya yang berkurang.

Baca juga: Menteri ESDM Sebut BBM Jenis Premium Secara Alami akan Tergantikan

Mulyanto pun meminta Pertamina melihat kondisi di lapangan.

Berita Rekomendasi

Begitu pasokan premium datang, langsung habis diserbu masyarakat.

"Jangankan premium, BBM jenis pertalite saja kadang-kadang di wilayah tertentu kerap langka," katanya.

Dia pun meminta pemerintah buka-bukaan soal data jumlah distribusi BBM premium ke berbagai wilayah.

"Logika masyarakat secara umum adalah “BBM murah, bukan BBM bersih. Ini timbul karena keterbatasan daya beli mereka, apalagi di tengah pandemi yang belum berakhir dan recovery ekonomi yang masih lamban," lanjutnya.

Mulyanto memahami kelangkaan tersebut terjadi, karena Premium ini adalah BBM khusus penugasan, dimana Pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina untuk menjual rugi BBM jenis tersebut.

Kemudian “kerugian” atau selisih harga keekonomian dengan harga jual yang ditanggung oleh Pertamina tersebut dikompensasi atau diganti oleh Pemerintah.

Sayangnya pembayaran kompensasi dari Pemerintah tersebut sering kali nunggak.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas