Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lagi, Dewas KPK Terima Pengaduan Etik Lili Pintauli Siregar, Tumpak Hatorangan: Masih Diselidiki

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait dengan pengaduan tersebut.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Lagi, Dewas KPK Terima Pengaduan Etik Lili Pintauli Siregar, Tumpak Hatorangan: Masih Diselidiki
Rizki Sandi Saputra
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers di Kantor C1 Dewas KPK, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) kembali menerima adanya aduan dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Bahkan, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait dengan pengaduan tersebut.

"Memang ada satu laporan lagi tentang beliau (Lili Pintauli Siregar, red) yang disampaikan oleh.....ya kami terima juga lah. Dan itu sedang kami lakukan penyelidikan," kata Tumpak saat konferensi pers di Kantor C1 Dewas KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Tumpak memastikan, dalam keperluan melakukan penyelidikan atas pengaduan ini, pihaknya telah menerjunkan tim ke Medan.

Hal tersebut dilakukan kata Tumpak, guna mengungkap bukti dari pengaduan yang melibatkan pimpinan KPK itu.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK resmi menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Kuantan Singingi dan pihak swasta Sudarso terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Sungingi Provinsi Riau. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/10/2021). KPK resmi menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Kuantan Singingi dan pihak swasta Sudarso terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Sungingi Provinsi Riau. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Itu pun kami sudah berangkat ke Medan dan lain sebagainya, kami belum juga bisa menemukan bukti tentang adanya perbuatan itu," kata Tumpak.

Baca juga: Kekecewaan AKP Robin yang Tak Direstui Hakim untuk Bongkar Permainan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Hanya saja Tumpak, tidak memerinci secara detail terkait persoalan pengaduan dan pihak yang melayangkan aduan tersebut terhadap Lili Pintauli Siregar.

Berita Rekomendasi

Terpenting kata dia, jika nantinya tim sudah menemukan titik terang terkait bukti tersebut, Dewas KPK akan menyampaikannya secara resmi.

"Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan," tukas dia.

Diketahui, Dewas KPK telah menyatakan Lili Pintauli bersalah melanggar kode etik karena menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak beperkara. 

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan. 

Dewas menyatakan Lili terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK menekan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai Muhamad Syahrial.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas