Deretan Menteri, Politikus, Kepala Daerah Hingga Pejabat Negara Terjaring OTT KPK Era Firli Bahuri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (19/1/2022).
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Srihandriatmo Malau
Wenny divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap sejumlah Rp2,2 miliar dari sejumlah pengusaha terkait pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut TA 2020.
7. Menteri Sosial Juliari Batubara
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjaring OTT KPK, Sabtu (5/12/2020).
Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.
8. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK pada Jumat (26/2/2021).
Vonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta dijatuhkan terhadap Nurdin karena terbukti menerima suap dan gratifikasi proyek infrastruktur.
9. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari
KPK mencokok Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Anggota DPR Hasan Aminuddin, Senin (30/8/2021).
Selain terlibat kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo, pasangan suami istri itu juga dijerat dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
10. OTT Hulu Sungai Utara
KPK menggelar OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan pada Rabu (15/9/2021).
Sebanyak tiga orang dijadikan tersangka dalam kasus ini, yaitu Maliki selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) HSU, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.
11. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur