TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).  

Anggota Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu didikte untuk menentukan kepala otorita. 

"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Karena kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus, itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk presiden langsung," kata Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1/2022). 

Terkait sosok Ahok jadi calon Kepala Otorita IKN, Baidowi menilai masih banyak figur dan tokoh lain yang juga layak memimpin ibu kota Nusantara. 

"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira. Biarlah presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," pungkasnya.

Baca juga: PDIP Usulkan Ahok, Anggota Pansus DPR Harap Kepala Otorita IKN Tak Terafiliasi Partai Politik

Sekjen PDIP Sebut Nama Ahok, Calon yang Memenuhi Syarat Jadi Kepala Otorita IKN 

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal nama Ketua Otoritas IKN baru. 

"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022). 

Meski begitu, Hasto pun mengatakan, PDIP memiliki calon Kepala Otorita yang memenuhi syarat.

Dimana, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatarbelakang Kepada Daerah dan arsitek. 

Hasto pun menyebut, nama Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang memiliki syarat tersebut. 

"PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Thahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," ucap Hasto. 

Terkait nama Ahok yang akan diajukan PDIP sebagai kepala otorita IKN, Hasto menyebut bahwa semuanya dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati. 

Tetapi, dari perspektif kriteria itu PDIP sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan. 

"Diperlukan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan juga memiliki pemahaman terhadap tata kota, perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city sebagai identitas yang mau dibangun di Ibu Kota Negara," papar Hasto. 

"Tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia," jelasnya.