Padahal menurut Kiai Imam, semestinya sadar politik adalah aspek terpenting dalam membesarkan Jamaah dan Jamiyyah NU, itu yang dicontohkan oleh walisongo khususnya sunan Giri, sunan Gunung Djati, Jalur politik langkah yang paling cepat dan tepat untuk dakwah lebih luas, jadi kesimpulannya " ngaku NU wajib ber-PKB,” katanya.

Kiai Imam berpendapat penting rasanya untuk menyadarkan Nahdiyyin bahwa realitasnya hanya PKB alat politik NU saat ini, dan hanya PKB yang terbukti konsisten berjuang secara totalitas untuk Pesantren dan NU.

“Nahdiyyin berhutang banyak dengan PKB, bahkan saya lebih heran lagi Jika ada yang "ngaku gus durian" tapi membenci atau paling tidak antipati terhadap PKB, padahal gus Durlah yang mendirikan PKB untuk kepentingan Politik Nahdiyyin,” katanya.

Untuk itu Kiai Imam merasa perlu menjadi motor penggerak gerakan “Ngaku NU Wajib ber-PKB”. Gerakan ini diwujudkan dengan mencetak ribuan kaos bertuliskan jargon tersebut.

“Saya kadang membayangkan, jika warga Nahdiyyin yang konon berjumlah 80 juta itu, 30 % nya saja sadar politik yaitu dengan ber PKB, tentu PKB akan menjadi pemenang pemilu di 2024, dan itu akan menjadi kemenangan Nahdiyyin, tapi kesadaran politik seperti itu pasti itu tidak disenangi banyak pihak, bisa jadi ada pihak yang didorong untuk memisahkan NU dengan politik/PKB. Dengan mencairkan politik warga NU menjadi multi partai (bebas partai apa saja), tujuannya agar lemahnya partai politik milik NU sehingga secara politik NU lemah. Itu hanya dugaan saya saja sebagai orang yang awam politik,” kata Kiai Imam Jazuli.

(Tribunnews.com/Chrysnha)