Masalah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), menjadi hal lain yang disoroti Anis. Politisi senior PKS ini menyampaikan, di tahun 2021 pemerintah mentargetkan pertumbuhan investasi di KEK sebesar 6,4%, eksport 4,5% ,dan import 5,9%. Semua itu menjadi penopang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada tahun 2021. 

Hingga Desember 2021, Indonesia telah memiliki 19 KEK yang terdiri dari 11 KEK Industri, dan 8 KEK Pariwisata. Dari daftar tersebut baru 8 KEK Industri yang sudah beroperasi dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. Lebih lanjut biaya yang telah dikeluarkan belum memberi dampak positif bagi perekonomian. 

Melansir laporan tahunan Dewan Nasional KEK 2020 yang menunjukan dari total komitmen investasi sebesar 70,4 Trilyun diseluruh KEK, realisasinya hanya mencapai 23,1 Trilyun sampai Desember 2021. 

“Meskipun KEK ini memberikan banyak manfaat secara sosial ekonomi, namun ada beberapa permasalahan mendasar yang muncul. Misalnya perusahaan yang terdaftar di KEK memang menyediakan lapangan pekerjaan tetapi pekerjaan yang tersedia hanya membutuhkan kemampuan dasar dan dianggap tidak memberikan kesempatan luas bagi tenaga kerja untuk mengembangkan dirinya," ucapnya. 

"Sehingga cita-cita spillover dengan menggunakan teknologi tampaknya sulit untuk dicapai. Kemudian, sulit untuk menentukan dan mengevaluasi apakah KEK telah menciptakan keterkaitan ke belakang (backward linkages) dengan industri lainnya di suatu negara bahkan suatu Kawasan. Hal ini perlu menjadi perhatian,” jelas Anis.

Terakhir, Anis mengingatkan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ia menegaskan bahwa PKS dalam posisi menolak RUU IKN, akan tetapi karena sudah menjadi Undang-undang, maka pelaksanaannya harus terus dikawal. 

"IKN sebagai produk baru pembangunan harus memiliki studi kelayakan yang memadai dan betul-betul bisa mengangkat perekonomian Indonesia," pungkasnya.