TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah resmi mensahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN).

Pengesahan UU IKN menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara (IKN) baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan pemerintah tengah merancang  proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. 

Baca juga: Presiden Jokowi Diharapkan Pilih Orang Kalimantan Jadi Kepala Otorita IKN

Baca juga: 9 Aturan Turunan UU IKN yang Ditargetkan Rampung Maret atau April 2022

Pemerintah, kata Budi Gunawan  memastikan IKN akan menjadi ikon sejarah baru Negara dengan konsep ibu kota baru. 

“Pemerintah sangat serius membangun di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Berpindahnya IKN akan menjadi sejarah baru untuk Indonesia,” kata Budi Gunawan, Sabtu (5/2/2022). 

Budi Gunawan kemudian bicara soal alasan utama pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. 

Budi menyebut pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya pulau Jawa.

“Bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Maka bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan lainnya,” jelasnya. 

Baca juga: Viral Pamflet Dilantas Polda Metro Razia Masker di Warteg, Melanggar Denda Bayar Rp 250 Ribu

Baca juga: Kasus Baru Melonjak 13.179 Orang, Permintaan Ambulans Melonjak 9 Kali Lipat, Hilir Mudik di Ibu Kota

Sementara itu, dukungan akan pembangunan IKN di Kalimantan mengalir dari Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PASAK), Surpani. 

Ia mengatakan, pemindahan IKN sudah melalui kajian mendalam.

Surpani merupakan satu-satunya penulis tesis mengenai peranan parpol dalam rangka mendukung perpindahan IKN. 

"Jadi bicara perpindahan IKN, ini berdasarkan kajian mendalam. Dan saya sebagai pendiri PASAK, adalah satu-satunya penulis tesis tentang peranan partai politik dalam rangka mendukung perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Oleh karena itu, benang merahnya cukup panjang," ujar Surpani.

Kemudian, Surpani membeberkan, alasan mengapa Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai IKN adalah karena letak geografisnya. 

Menurutnya, salah satunya karena letak Kalimantan Timur tidak berada di lempengan gempa, sehingga jarang terjadi bencana.