Hari Pers Nasional, DPP LDII Ingatkan Tugas Berat Pers Sebagai Kontrol Sosial
Ketua DPP LDII berterima kasih atas kerja para pewarta yang terus memberitakan berbagai pencapaian pembangunan, dengan dukungan dan masukan.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
Namun ia mengingatkan, kebebasan tersebut diiringi dengan rasa tanggung jawab yang besar, dalam mengedepankan kepentingan masyarakat serta keutuhan bangsa dan negara.
Tantangan Pers di Era New Media
Senada dengan KH Chriswanto Santoso, Ketua DPP LDII Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) DPP LDII, Rulli Kuswahyudi mengatakan pers memiliki tanggung jawab lebih besar lagi dalam era new media atau media baru.
Era ini ditandai dengan penggunaan internet dalam menyebarkan informasi dengan multiplatform, salah satunya media sosial.
“Pers dan masyarakat saat ini bersama-sama menggunakan media sosial. Akhirnya media sosial menjadi ruang publik, dari berita penting atau sekadar gosip bahkan hoaks,” ujar Rulli.
Menurut Rulli, tak bisa dipungkiri kini kerja wartawan kian mudah dengan adanya media sosial.
Wartawan tinggal memantau isu yang sedang tren, atau mencari kutipan para tokoh, kemudian diolah menjadi tulisan.
Baca juga: LDII: Hubungan Luar Nikah Marak, Permendikbud Jangan Terkesan Legalkan Zina
“Kerja pers yang kian mudah ini, jangan sampai menumpulkan analisis. Hanya mengisi berita dengan kutipan. Tapi masyarakat perlu edukasi yang mendalam atas sebuah isu,” kata Rulli.
Rulli berharap pada era new media, media massa tak hanya mengejar sensasi sejak dari judul hingga isi, agar beritanya banyak dibaca.
Menurutnya, masyarakat tetap membutuhkan edukasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Ia juga mengingatkan, agar dalam pemberitaan para pewarta berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan kaidah-kaidah jurnalistik.
Salah satunya, tidak membuat berita dengan prasangka sehingga terjadi pengadilan media massa.
Akibat pengadilan media massa, emosi warga bisa tersulut, padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya.
Akibatnya bisa terjadi tindak kekerasan di antara warga.
“Bahkan yang di-framing tidak diberi hak jawab, peliputannya tidak dua sisi, tidak cek dan ricek. Ini bisa menyusahkan individu, masyarakat, ormas, bahkan negara,” ujarnya.
"Tindakan tersebut tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang Pancasilais, dan cenderung tak mematuhi hukum. Pers harus bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat sesuai kepribadian bangsa,” ungkap Rulli.