TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kericuhan terjadi saat aparat diterjunkan ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) untuk mengawal pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Bener. 

Anggota DPR RI yang juga Plt Ketua DPW PAN Jawa Tengah Zainuddin Maliki meminta pemerintah mengutamakan dialog dan menghindari kekerasan. 

"Saya minta utamakan dialog. Jangan ada warga bangsa yang diperlakukan semena-mena. Jangan sampai atas nama pembangunan justru rakyat dikorbankan. Hal ini sudah tidak boleh terjadi lagi di era reformasi,” kata Zainuddin, kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).

Zainuddin mengungkapkan, pada saat pembahasan UU Cipta Kerja, PAN meminta pengambilalihan lahan masyarakat untuk kepentingan proyek strategis tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. 

"Harus ditempuh dialog dengan pemilik lahan sehingga dicapai kesepakatan. Disamping itu juga harus ada kajian proyek strategis yang melibatkan akademisi. Pemilik lahan harus diajak bicara dan mendapat ganti rugi yang layak," ujarnya.

Baca juga: Komnas HAM Kecam Tindakan Kekerasan yang Terjadi di Desa Wadas: Tarik Aparat yang Bertugas

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI ini mengingatkan cara-cara intimidasi dengan pengerahan aparat adalah cara-cara dua tiga puluh tahun lalu. 

Cara-cara seperti ini menurutnya sudah bukan zamannya lagi dan harus ditinggalkan.

"Cara-cara represif tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan akan menuai resistensi," katanya.

“Penting dibangun kesadaran bahwa dialog itu jalan terbaik menyelesaikan setiap masalah. Jangan hadapkan masyarakat dengan aparat, oleh karena itu BPN harus memaksimalkan dialog dengan masyarakat,” pungkasnya.