TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar angkat suara mengenai tuntutan ribuan buruhmenuntut Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, buntut aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun.

Muhaimin menilai, tuntutan itu wajar terjadi jika ada perbedaan pandangan.

"Ya biasa lah kalau ada perbedaan pandangan selalu akan muncul itu," kata Muhaimin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Sebagai informasi, Menaker Ida Fauziyah adalah kader PKB.

Muhaimin enggan mengomentari lebih jauh, soal tuntutan buruh yang ingin Ida Fauziyah dicopot dari jabatan Menaker.

Menurutnya, urusan copot mencopot menteri ada di ranah eksekutif, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

"Terserah Pak Jokowi saja," ujar Muhaimin.

Meskipun begitu Muhaimin meminta Menaker Ida Fauziyah untuk segera mengumpulkan seluruh pimpinan serikat buruh, mengklarifikasi aturan yang dinilai merugikan kalangan pekerja dan buruh.

Muhaimin juga mengingatkan Ida Fauziyah untuk selalu melibatkan buruh dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Saya minta Bu Ida segera mengumpulkan semua pimpinan dan serikat buruh, ditanya. Dan sekali lagi setiap bikin keputusan libatkan pimpinan-pimpinan buruh supaya tidak terjadi kesalahpahaman," ucap Muhaimin.

Buruh Tuntut Menaker Diganti, Said Iqbal: Terlalu Pro Pengusaha

Seluruh serikat buruh di Indonesia akan melangsungkan aksi unjuk rasa pada Rabu (16/2/2022).

Satu tuntutannya, mendesak presiden mengganti Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal pada konferensi pers, pada Selasa (15/2/2022).

Said Iqbal mengatakan ada dua tuntutan yang akan disampaikan buruh dalam aksi unjuk rasa.

Pertama, mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Kedua, mendesak presiden mengganti Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Menurut Said Iqbal, Ida Fauziyah adalah Menteri Ketenagakerjaan yang terlalu pro pada pengusaha.

"Karena Menteri ketenagakerjaan ini sudah sering melukai dan menyakiti hati para buruh dengan kebijakan-kebijakannya. Terlalu pro pengusaha,” kata Said Iqbal.

Presiden KSPI itu mengulik kembali kebijakan Menteri Ida yang menuai polemik.

Diantaranya aturan Omnibus Law, hingga kebijakan PP Nomor 36 Tahun 2021 terkait upah minimum (UM) yang disebutnya hanya setengah harga biaya ke toilet umum.

“Menyakitkan sekali karakter Menteri Ketenagakerjaan, ini dalam kebijakannya, bukan soal pribadinya,” kata Said Iqbal.(*)