Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah menetapkan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, tema dari RKP maupun KEM PPKF 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tema ini mendorong bahwa sektor produktif ini penting untuk melakukan reform dan transformasi sehingga tentu sektor-sektor tertentu bisa terus meningkat,” ujar Airlangga usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (16/2/2022).

Dari sisi ekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3 sampai 5,9 persen dengan sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran atau konsumsi di kisaran 5 persen.

“Investasi meningkat sekitar 6 persen dan ini selevel dengan sebelum pandemi Covid. Ekspor antara 6 sampai 7 persen. Tadi hilirisasi menjadi perhatian utama dan juga tentu memperhatikan daripada global demand,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023. Seperti, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada tahun 2024 mencapai nol sampai satu persen.

Baca juga: Terima Perwakilan Rabithah Alawiyah, Wapres Sebut Ormas Islam Harus Bisa Memperkuat Ekonomi Umat

Baca juga: KKP Dorong Pameran Ikan Hias Jadi Kegiatan Ekonomi Baru

“Artinya, tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai 3 juta penduduk,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Selanjutnya, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia utamanya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Suharso menambahkan, pemulihan dalam dunia usaha juga akan menjadi prioritas pemerintah.

“Kemudian pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas,” lanjutnya.

Dalam sektor ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon akan menjadi langkah penting untuk mendukung target Indonesia mencapai nol emisi karbon pada 2060. Pada tahun 2023, tambah Suharso, pemerintah masih akan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Terutama infrastruktur dasar termasuk antara lain adalah air bersih dan sanitasi,” pungkasnya.