Survei: Angka Ketidakpuasan terhadap Kinerja Jokowi, Jabar Tertinggi, Disusul DKI Jakarta & Banten
Sebanyak 71,0 persen masyarakat mengaku sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi. Sementara 20,9 persen lainnya mengaku kurang puas.
Editor: Dewi Agustina
"Jadi kita ingin melihat bagaimana publik merespons omicron, dan bagaimana persepsi publik terkait kebijakan pemerintah," tuturnya.
Burhanuddin mengatakan tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi ini dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan dan rencana kebijakan terkait penanganan pandemi virus corona.
Ia juga membeberkan tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan demografi, di antaranya berdasarkan agama.
Menurut Burhan penganut Protestan dan Katolik memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dari responden Muslim.
"Kinerja Presiden berdasarkan kategori agama, Protestan dan Katolik tingkat kepuasannya lebih tinggi dari responden Muslim," tuturnya.
Sebagai rincian, sebanyak 68,2 responden Muslim cukup puas dan sangat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
Sedangkan Protestan dan Katolik meraup suara 92,5 persen cukup puas dan sangat puas.
Kemudian diungkap pula kepuasan masyarakat Indonesia kepada Jokowi berdasarkan wilayah.
Indikator mencatat Jawa Barat menjadi daerah dengan angka ketidakpuasan tertinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, disusul DKI Jakarta dan Banten.
Angka ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi di provinsi Banten 39,9 persen, DKI Jakarta 38,9 persen, Jabar 40,4 persen.
Baca juga: Masih Tingginya Kepuasan Masyarakat Kepada Jokowi Karena Pembangunan Infrastruktur
Sedangkan jumlah responden yang puas di Banten sebanyak 56,9 persen, DKI Jakarta 58,9 persen, Jabar 51,7 persen.
Adapun sejumlah wilayah dengan persentase tinggi atau puas terhadap pemerintahan Jokowi ada di Pulau Kalimantan dengan persentase 95,9 persen, Provinsi Bali 82,9 persen, Jawa Timur 77,5 persen, dan Sulawesi 77,6 persen.
Sementara itu terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan mayoritas masyarakat tak setuju jika tes PCR dibuat menjadi syarat perjalanan di masa pandemi Covid-19.
"Kebanyakan warga tidak setuju tes PCR menjadi syarat perjalanan, 52.5 Persen. Yang setuju juga tidak
sedikit, sekitar 40.4%,” kata Peneliti Senior Indikator Politik, Rizka Halida.
Dipaparkan Rizka, hasil ini tak jauh berbeda dari survei Indikator tatap muka di Desember 2021 lalu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.