Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tahap Pertama Pembangunan IKN Nusantara Diawali dengan Revitalisasi dan Reboisasi Hutan

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diawali dengan upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Nuryanti
zoom-in Tahap Pertama Pembangunan IKN Nusantara Diawali dengan Revitalisasi dan Reboisasi Hutan
nyoman nuarta
Desain final istana negara IKN Baru (Instagram/Nyoman_Nuarta). Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diawali dengan upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu. 

Kedepankan Energi Hijau

Sebelumnya, Jokowi pada Selasa (22/2/2022) mengatakan, IKN akan mengedepankan penggunaan energi hijau.

Pemerintah antara lain akan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara.

“(Sebanyak) 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan, di Kalimantan Utara,” ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem.

Presiden menambahkan, dari lahan seluas 256 ribu hektare yang disiapkan, hanya sekitar 50 ribu hektare yang dipakai dan sisanya akan dibiarkan sebagai hutan hijau.

“Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jadi jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan,” ujarnya.

Selain itu, tata kota di IKN akan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, serta transportasi publik.

Berita Rekomendasi

“Konsep besarnya adalah smart forest city, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan IKN juga bertujuan untuk mendorong pemeratan dan pertumbuhan yang Indonesia-sentris.

Saat ini, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, begitu juga dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB).

Tak hanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan infrastruktur antarwilayah juga masih terjadi.

“Kajian-kajian (pemindahan ibu kota) itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” tandasnya.

(Tribunnews.com/Tio)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas