Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengecam pihak-pihak yang menggunakan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong agenda perpanjangan masa jabatan presiden.

Pasalnya, hasil survei justru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi tidak berbanding lurus dengan opini publik soal perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu.

Tiga survei yang dilakukan Indikator pada akhir 2021 memperlihatkan bahwa jumlah yang mendukung pemilu digelar sesuai jadwal konsisten di atas 60 persen.

Sedangkan yang mendukung pemilu pada 2027 selalu di bawah 30 persen.

"Desember 2021 jelas menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun. Hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi," kata Burhanuddin, dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).

Baca juga: Yusril Sebut Hanya Ada Tiga Cara yang Bisa Menunda Pemilu 2024, Apa Saja?

Burhanuddin mengungkapkan, pada survei Desember 2021, Indikator bahkan memasukkan pertanyaan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Hasilnya, 32,9 persen menjawab kurang setuju dan 25,1 persen tidak setuju sama sekali.

Sedangkan ketika jumlah yang menjawab setuju dan sangat setuju digabungkan, persentase totalnya adalah 35,5 persen.

"Hal ini menunjukkan aspirasi sebagian elite yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai preferensi mayoritas warga," ucap Burhan.

Burhan menyayangkan tindakan para elite tersebut yang memanipulasi hasil survei untuk memuluskan agenda mereka.

"Saya sudah menjelaskan panjang lebar hasil survei Indikator di media maupun dalam bentuk tulisan. Hal ini penting karena ada sebagian pihak yang mengutip hasil survei kami secara tidak utuh," ujarnya.