Rasionalisasi melakukan prosedur perubahan konstitusi bukan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.  Melainkan kepada syahwat kekuasaan kelompok atau elit politik tertentu. 

"Mereka yang berada di barisan ini adalah Ketua-Ketua umum partai politik memiliki angka elektabilitas yang rendah dari hasil sejumlah survei baru-baru ini," lanjutnya.

Baca juga: Setelah PKB, PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Ini 6 Alasannya

Berdasarkan pertimbangan politis dan konstitusional, Ia tegas menolak Penundaan Pemilu 2024. 

Ia memberikan dukungan kepada KPU yang sudah memberikan kepastian penyelengaran Pemilu 2024.

Partai-partai politik dan elit-elit politik sudah seharusnya memberi contoh untuk disiplin  dan taat pada Konstitusi.  

Ia berharap partai-partai politik dan elit-elit politik seharusnya lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan sungguh sungguh.

"Bukan justru sebaliknya mambuat gaduh politik dan mengarah pada pelanggaran konstitusi" tutupnya.