PKS Desak Presiden Jokowi Kembali Nyatakan Penolakannya Soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda
Soal wacana pemilu 2024 ditunda, PKS meminta Jokowi segera kembali nyatakan penolakannya.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyatakan penolakannya pada wacana penundaan pemilu 2024.
Sebab isu wacana pemilu ditunda terus bergulir di tengah masyarakat.
Di satu sisi, Jokowi sendiri juga belum kembali bersuara terkait wacana tersebut.
"Jika terus seperti ini, pak @jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024," ucap Mardani Ali melalui akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Kamis (3/3/2022).
Menurut Mardani Ali, sikap diam Jokowi ini bisa menimbulkan multitafsir di publik, bahkan bisa dikira mendukung pemilu ditunda.
Baca juga: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gerakan Berkah: Harus Demokratis dan Sesuai Ketentuan HTN
Apalagi melihat awal usulan penundaan pemilu ini datang dari partai pendukungnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Diamnya pak @jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," lanjut dia.
Seperti diketahui, alasan PKB mengemukakan pemilu ditunda yakni dianggap mengganggu pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Terkait hal itu, Mardani menilai pandemi sebagai alasan wacana pemilu ditunda sangat tidak rasional.
Baca juga: Survei LSN: Mayoritas Publik Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
Wacana tersebut, kata Mardani, bertolak belakang dengan situasi penyelenggaran Pilkada tahun 2020 lalu yang tetap berjalan meski kasus Covid-19 sedang naik.
Ditambah, kini kondisi Coivd-19 di Indonesia juga sudah mulai membaik.
"Alasan pandemi Covid-19 untuk menunda pemilu tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan sikap pemerintah yg memaksakan Pilkada serentak 2020 disaat penularan pandemi sedang naik-naiknya."
"Selain itu, pemerintah jg terus mengklaim kondisi skg tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," jelas dia.
Baca juga: Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Poros Peduli Indonesia: Wujud Ketidakpatuhan Konstitusi
Mardani pun mengingatkan bahwa sosok pemimpin yang baik mestinya membangun sistem demokrasi yang baik.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.