"Dan yang paling dahsyat adalah menjadikan M Yamin sebagai pencetus Pancasila dan mengubah hari lahirnya Pancasila. Kemudian, secara dogmatis melalui Program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4), sejarah gelap itu dijejalkan ke pikiran rakyat Indonesia," tuturnya.

Selain itu, Arvindo mengingatkan, banyak tokoh nasional yang 'dilenyapkan' Soeharto dari buku pelajaran sejarah di sekolah.

Salah satunya adalah Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka.

"Apa Bung Fadli lupa dengan menggunakan momentum pemberontakan G30S/PKI, pasca-1965, Soeharto cs melakukan pembungkaman terhadap pemikiran kiri sehingga tidak ada energi penyeimbang untuk menahan lajunya pemikiran kanan untuk masuk ke Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Legislator Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mendesak pemerintah merevisi Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Dia ingin Keppres 2/2022 direvisi agar tak ada manipulasi sejarah.

Desakan revisi Keppres Nomor 2 Tahun 2022 terkait Serangan Umum 1 Maret 1949 disampaikan Fadli Zon di akun resmi YouTube-nya, seperti dilihat pada Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Fadli Zon Sabet Medali Emas di Pameran Filateli London 2022

Dalam unggahan video itu, Fadli Zon bicara panjang tentang sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Serangan Umum 1 Maret ini ada di dalam satu kerangka Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Desember '48 hingga 13 Juli 1949. Ini yang kalau kita lihat menjadi sumber polemik, karena seolah-olah Serangan Umum 1 Maret itu berdiri sendiri. Padahal tidak demikian," kata Fadli Zon di sela-sela penjelasannya.

Fadli Zon menjelaskan kala itu founding fathers Sukarno-Hatta ditahan karena ada agresi militer oleh Belanda.

Sementara itu, pejuang lainnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Khususnya di Pulau Jawa, perlawanan dilakukan oleh Jenderal Soedirman, pada saat itu Presiden ke RI-2 Soeharto berpangkat letnan kolonel.
Inisiatif Serangan Umum 1 Maret 1949, menurut penjelasan Fadli Zon, pada saat Sultan Hamengkubuwono IX berdiskusi dengan Letkol Soeharto dan Bambang Soepeno.

"Serangan Umum 1 Maret itu sendiri saya kira bisa kita diskusikan, kita perdebatkan, karena inilah yang menjadi pokok bahasan di keppres tersebut dan dijadikan Hari Penegakan Kedaulatan Negara merupakan upaya untuk menyampaikan kepada dunia internasional juga bahkan kita masih ada," ujar Fadli Zon.

Dalam penjelasannya, Fadli Zon mengatakan ada peran cukup besar Soeharto terkait Serangan Umum 1 Maret 1949.