Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti di Centre on Asia and Globalisation Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, Evan A Laksmana mengatakan anggapan yang menyatakan perilaku China di perairan Natuna Utara, Laut China Selatan ditujukan untuk mengokupasi atau menginvasi Indonesia adalah keliru.

Menurutnya kepentingan utama China di sana masih mengenai legitimasi dari Partai Komunis China.

Menurut Evan ekspansi teritorial hanya akan dipertimbangkan China dalam konteks kepentingan inti misalnya terkait Taiwan atau Hong Kong.

Ia mengatakan kepentingan tersebut juga tidak bisa disamakan dengan kepentingan China di Laut Natuna Utara ataupun Indonesia.

Selain itu, menurutnya di ranah maritim tidak hanya pemerintah China saja yang beperan melainkan juga ada aktor-aktor lokal.

Baca juga: China Tuding AS dan NATO Terus Provokasi Konflik Rusia Vs Ukraina

Hal tersebut diungkapkannya dalam Online Master Class Jakarta Defence Studies bertajuk "Meneropong Manuver Cina di Laut Natuna Utara" secara daring, Rabu (9/3/2022).

"Di Indonesia sering muncul persepsi atau anggapan bahwa perilaku Tiongkok di Laut Natuna atau di LCS itu bagian dari Tiongkok untuk mau mengokupasi, menginvasi, atau menyerang Indonesia. Ini buat saya sering salah persepsi," kata Evan.

Kepentingan kedua China selain legitimasi rezim, kata Evan, adalah China selalu merasa ada dominasi militer Amerika di lingkungan strategis mereka.

Dominasi militer Amerika tersebut, kata Evan, menghambat aspirasi China sebagai negara besar.

Baca juga: Peneliti Ungkap Taktik Zona Abu-abu Tiongkok di Laut China Selatan dan Potensi Dampak Bagi Indonesia

Dengan demikian, kata Evan, mereka sangat menaruh perhatian pada kemungkinan intervensi dari Amerika.

Selain Amerika, kata dia, China juga menaruh perhatian pada kebangkitan negara-negara di kawasan misalnya Jepang, India, dan Rusia.

"Sehingga kita harus melihat bahwa perilaku Tiongkok itu bukan hanya semata-mata karena mereka mampu untuk melanggar norma-norma yang ada tapi juga ada pertimbangan kepentingan strategis lainnya," kata dia.