Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employement Working Group/EWG) Negara G20 melanjutkan pertemuan terakhir untuk membahas isu-isu soal ketenagakerjaan.

"Akan kita bahas terkait human capital development atau pengembangan sumber daya manusia yang memang ini jadi bagian yang sangat penting. Isu yang kita bahas dan jadi perhatian kita semua, bahwa pengembangan SDM ini sangat penting terutama di dalam konteks dunia kerja yang baru menentukan adanya penguasaan teknologi informasi," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi sebelum pertemuan di Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Indonesia, dikatakan Anwar, menawarkan pendekatan community base vocation training atau Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas.

Baca juga: Kemenaker Matangkan Instrumen Monitoring untuk Dukung Akses Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas

Anwar ingin mendengar soal pendekatan ini dari negara-negara anggota G20 dan mengelaborasi konsep tersebut.

"Saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang menarik karena di negara-negara yang lain, kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Mungkin dalam bentuk berbeda tapi secara apa namanya kerangka besarnya sama. Seperti India, AS akan sharing lalu ada negara Afrika Selatan, Brasil akan sharing terkait dengan pendekatan ini," kata dia.

Dengan begitu, Anwar harap ada langkah-langkah selanjutnya yang bisa diciptakan

"Kita tentunya akan kita dorong akan jadi semacam rekomendasi kebijakan, atau semacam deklarasi kita bersama yang itu akan menjadi kesepakatan komitmen bagi negara G20 terhadap isu-isu yang kita angkat," kata dia.

Ditemui di kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker Budi Hartawan mengatakan pemilihan isu BLK komunitas ini karena berkaca pada upaya meningkatkan akses hingga ke masyarakat pedesaan.

"Kalau dari kasus Indonesia adalah Indonesia sampai saat ini dari 2017 hingga 2021 kita sudah membangun 2.912 BLK komunitas, yang merupakan tambahan dari BLK yang ada milik Kemenaker yang saat ini berjumlah 21 di 16 provinsi. Nah dengan adanya BLK komunitas ini diharapkan komunitas yang menjadi sasaran yaitu adalah ponpes dan institusi keagamaan lainnya di Indonesia," kata Budi.

Dia menyebut dengan adanya akses masyarakat di pedesaan soal pelatihan kerja, diharapkan para angkatan kerja bisa meningkatkan daya saingnya untuk bisa mengisi lowongan yang ada di pasar kerja.

"Jadi nanti Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization, ILO) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberikan konsep seperti apa BLK komunitas yang dilakukan negara-negara G20 tentunya dengan level pembangunan yang berbeda, akan terdapat perbedaan-perbedaan fungsi maupun tujuan pembangunan BLK komunitas," kata Budi.

Dengan saling berbagi konsep, Budi mengatakan semua negara G20 akan belajar dan melihat mana yang perlu diadopsi di negaranya.

"Dari 20 negara G20 tentu ada yang punya kelebihan dengan level pembangunan yang lebih tinggi, kita dengan level pembangunan seperti ini, apa yang bisa kita pelajari satu sama lain antara negara-negara tersebut, mungkin kita bisa lihat dan akan kita lakukan metode-metodenya terkait dengan BLK komunitas, bagaimana kira mempercepatnya, bagaimana hubungan BLK Komunitas dengan pemerintah pusa, pemda, dunia usaha, dan industri bagaimana dengan negara lain sehingga kita bisa mempelajarinya dengan lebih cepat," pungkas Budi.