Nawawi berharap, adanya para penyuluh antikorupsi di lingkungan pemprov dan pemda di seluruh Jabar, bisa meningkatkan Indeks Integritas wilayah Jabar yang masih rendah. 

Ia menyebut rata-rata Indeks Integritas di wilayah Jabar pada tahun 2021 masih rendah, yaitu sebesar 68,89. 

Lalu ada kabupaten di Jabar yang masuk 10 daerah dengan Indeks Integritas terendah se-Indonesia. 

Yaitu Kabupaten Tasik sebesar 45,2 dan Kabupaten Cirebon sebesar 50,7. 

Sedangkan Indeks Integritas Pemprov Jabar adalah 77,54.

Kondisi rendahnya rata-rata Indeks Integritas tersebut, berbanding terbalik dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Jabar pada tahun 2021. 

MCP rata-rata di Jabar adalah 75 persen, lalu MCP Pemprov Jabar sebesar 94,54 persen. 

Jauh di atas rata-rata MCP nasional yang sebesar 72 persen.

Itu artinya, upaya pencegahan korupsi yang diterapkan di Jabar belum terlaksana dengan baik. 

Karena menurut pegawai internal, masyarakat, dan para ahli, masih banyak praktik korupsi di pengadaan barang-jasa; jual beli jabatan; dan tipikor lainnya.

Oleh karena itu, Nawawi mengingatkan kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya agar tidak pernah bosan berkoordinasi dengan KPK.

“Kami berharap jangan seperti zaman dulu, jangan menganggap KPK ini hantu-hantu yang mengganggu,” ujar Nawawi.

Baca juga: KPK Dalami Rencana Awal Pemberian Uang ke Hakim Itong

“KPK inginnya kalau sudah sekali melakukan OTT di suatu daerah, KPK lalu masuk untuk melakukan pencegahan dan berhasil. Tidak terjadi lagi OTT,” tambahnya.

Nawawi menekankan, konsep pencegahan korupsi itu jauh lebih bagus dari langkah-langkah penindakan.