TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfudz Siddiq mengatakan, perang Rusia dan Ukraina terjadi di saat dunia mengalami persoalan terkait ketersediaan dan pasokan pangan. 

Persoalan pangan ini, sambung Mahfudz, sebenarnya telah terjadi selama dua tahun terakhir karena Pandemi Covid-19, dan perang Rusia-Ukraina ini menjadi faktor tambahan bagi problem pangan dunia.

Hal itu dikatakan Mahfudz dalam Webinar Moya Institute bertajuk “Dampak Global Invasi Rusia ke Ukraina", Jumat (18/3/2022).

"Karena itu, seluruh negara termasuk Indonesia harus memitigasi risiko terkait persoalan pangan ini, karena kelihatannya perang Rusia dan Ukraina belum akan berakhir dalam waktu dekat," kata Mahfudz. 

Mahfudz mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan Indonesia untuk memitigasi dampak perang Rusia dan Ukraina bagi sektor pangan. 

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tingkat produksi pangan. Indonesia, sambung Mahfudz, seharusnya mampu meningkatkan produksi pangan guna mengantisipasi perang Rusia dan Ukraina dalam jangka panjang. 

Baca juga: Strategi Pemerintah Jaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pangan di Bulan Ramadhan

"Kemudian hal kedua yang harus dipertimbangkan adalah diversifikasi pangan. Faktanya, kita justru masih mengalami persoalan terkait upaya diversifikasi pangan, contohnya terlihat dalam komoditas kedelai," ujar Mahfudz. 

Menurut Mahfudz, beberapa hal lain yang harus dicermati adalah rantai distribusi pangan, mekanisme harga dan transparansi pasar, tingkat dependensi global di sektor perdagangan dan pasokan serta pengembangan teknologi pertanian. 

Pada kesempatan yang sama, Dr Mukhaer Pakkanna, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan mengatakan invasi Rusia ke Ukraina membuat perekonomian Indonesia dihantui stagflasi.

Mukhaer menerangkan, stagflasi adalah suatu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi lambat , pengangguran tinggi dan inflasi tinggi terjadi secara bersamaan.

"Ini adalah fenomena yang tidak wajar dan kontras dengan kontraksi atau resesi, yakni ketika pertumbuhan rendah, inflasi tinggi dan pengangguran tinggi," ujarnya.

Mukhaer mencontohkan, Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27% dari total gandum yang diimpor Indonesia. Maka, harga gandum akan naik seiring dengan invasi Rusia ke Ukraina, yang pastinya akan berdampak pada konsumsi masyarakat Indonesia.

Sebab untuk diketahui, sambung Mukhaer, gandum merupakan bahan baku produk makanan seperti mi instan. 

"Dan Indonesia adalah negara pengonsumsi mi instan terbesar kedua di dunia, dengan total 12,6 miliar porsi pada 2020," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto mengungkapkan invasi Rusia ke Ukraina diklaim oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebagai penyebab dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia. 

Baca juga: Satgas Pangan Polri Dalami Pernyataan Mendag Muhammad Lutfi Soal Dugaan Mafia Minyak Goreng

Hery pun meminta pemerintah dan Mendag untuk tidak menyerah pada situasi global. Dia mendesak Mendag melakukan penanganan komprehensif untuk mengakhiri permasalahan minyak goreng di negeri ini. 

"Saya pun mengkritik keras Mendag yang mengaku tak bisa apa-apa menghadapi mafia minyak goreng. Saya tegaskan pada beliau melalui japri WA, bahwa negara memiliki segenap perangkat yang seharusnya tidak boleh menyerah dalam melayani kebutuhan rakyat," tuturnya.