Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDI Perjuangan (PDIP) bekerja sama dengan Paguyuban Wayang Orang Bharata menggelar pentas wayang dengan lakon 'Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu'.

Lakon ini ditujukan demi merefleksikan wacana penundaan pemilu dan pengingat bagi elite politik untuk setia pada ideologi Pancasila dan Konstitusi.

“Skala prioritas saat ini adalah bergotong royong membantu rakyat terutama recovery ekonomi akibat pandemi. Wacana penundaan Pemilu menciptakan persoalan ketatanegaraan yang tidak perlu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2022) malam.

Baca juga: Tolak Pengunduran Masa Jabatan, Jokpro 2024 Dukung Jokowi 3 Periode Lewat Jalur Pemilu

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hadir secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara Sekjen Hasto Kristiyanto hadir langsung untuk membuka acara itu. Acara itu ditayangkan melalui akun Youtube resmi @bknp pdiperjuangan.

Lakon Satra Jendra sengaja dipilih untuk mengingatkan bahwa politik kekuasaan yang dijalankan seluruh anggota dan kader Partai harus dibangun dengan mengedepankan moral, kebenaran, dan juga setia pada tatanan pemerintahan yang baik.

Hasto bercerita bahwa lakon ini menampilkan tokoh Begawan Wisrawa, sosok teruji dan memiliki daya spiritualitas yang begitu tinggi, begitu bijak, dan mampu menjadi pengayom.

Namun dalam seluruh keistimewaannya itu, Begawan Wisrawa tetaplah seorang manusia biasa, yang seringkali tidak berdaya oleh bujuk rayu kekuasaan.

“Sastra Jendra menjadi bingkai motal untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan,” jelas Hasto.

Sastra Jendra harus dipahami dengan kerendahan hati, penuh kepasrahan, dan dengan kematangan akal budi.

“Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata pemerintahan negara harus dijalankan oleh pemimpin dengan karakter yang sama. Tanpanya Sastra Jendra bisa mendatangkan celaka," kata Hasto.

Baca juga: Sekjen PDIP Ajak Semua Pihak Fokus pada Recovery Ekonomi Akibat Pandemi

Pria asal Yogyakarta itu menambahkan, bagi PDI Perjuangan, amandemen konstitusi memang tidak sepenuhnya sempurna mengingat dilakukan pada masa krisis, namun yang terpenting saat ini adalah membantu rakyat, bergerak ke bawah guna mempersiapkan Pemilu Serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang.

Lebih lanjut Hasto menambahkan bahwa perubahan mendasar penundaan pemilu, mengingat implikasinya yang sangat luas, dapat dianalogikan pada cerita Sastra Jendra di atas.