Sebelumnya, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan digulirkan oleh sejumlah elite pemerintahan.

Mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi dengan alasan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Baca juga: Jokowi Larang Pembantunya Bicara Penundaan Pemilu, Bagaimana Jika Masih Ada Menteri yang Ngeyel?

Kemudian, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu.

Pandemi Covid-19 kembali dijadikan alasan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tersirat mendukung wacana penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden.

Ia bahkan mengklaim masyarakat mendukung pemilu ditunda berdasarkan percakapan di media sosial dalam big data.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa Menko Marves itu siap menaati perintah Presiden Jokowi terkait larangan membuat polemik di tengah masyarakat.

Utamanya terkait wacana penundaan Pemilu 2024 atau pun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Ya Pak Luhut pasti akan mematuhi arahan Presiden Jokowi," ujar Jodi Mahardi, Rabu (6/4).

Jodi mengklaim selama ini Luhut selalu bekerja maksimal menyejahterakan masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

"Pak Luhut hari ini juga tetap fokus mengawal pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," kata Jodi.

Sedangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan larangan Presiden Jokowi kepada menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu merupakan perintah.

"Jelas ini adalah penekanan dalam Ratas (sidang kabinet), penekanan. Perintah itu," kata Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Rabu, (6/4).

Terkait penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden, Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak lagi berpolemik.

Menurutnya Presiden sudah tegas memberikan pernyataan terkait hal tersebut.