TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyayangkan dalam beberapa waktu belakangan ini energi bangsa tersedot untuk membincang, memperdebatkan dan memobilisasi sumber daya tentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Padahal kehidupan sehari hari rakyat kita sedang berjibaku dengan banyak persoalan. Belum reda pandemi covid-19, rakyat dihadapkan berbagai kelangkaan dan naiknya kebutuhan barang- barang konsumsi," kata Said di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Celakanya, kata Said, kenaikan barang-barang strategis itu berbarengan dengan awal Ramadhan.

"Sudah menjadi siklus musiman bila jelang Ramadhan hingga Lebaran terjadi kenaikan barang-barang konsumsi karena naiknya permintaan," katanya.

Baca juga: Jokowi kepada Para Menteri: Jangan Sampai Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu

Baca juga: Awal Ramadan, Harga Cabai Merah Keriting dan Rawit Makin Pedas, Harga Bawang Merah Ikut Naik 

Seolah belum berhenti hantaman kenaikan komoditas strategis, terlontar wacana oleh pejabat pemerintah akan menaikkan Pertalite dan LPG 3 Kg yang notabene diperuntukkan bagi keluarga miskin.

"Sangat tidak elok memang, saat kehidupan rakyat sehari hari terhimpit kebutuhan pangan dan bahan bakar minyak yang naik, sementara yang dibari amanah kekuasaan berhasrat memperpanjang kekuasaan," katanya.

"Hingga beberapa bulan kedepan saya perkirakan kita masih akan menghadapi tren kenaikan kebutuhan barang barang konsumsi. Apalagi jika perang antara Ukraina dan Rusia tidak segera berakhir," ujarnya.

Menurut dia, ekonomi dunia telah sedemikian rupa kait mengait, antar negara dibanyak kawasan saling bergantung satu sama lain, khususnya terhadap kebutuhan barang barang konsumsi.

"Persoalan persoalan didepan mata inilah yang harus kita mitigasi dengan baik," ujar Said.

Baca juga: Puan Minta Menteri Turuti Perintah Jokowi Berhenti Bicara Penundaan Pemilu: Fokus Bantu Presiden

Politisi PDIP ini sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan semua bawahannya menghentikan pewacanaan penundaan pemilu, maupun perpanjangan masa jabatan presiden untuk periode ketiga.

"Kekuasaan sesungguhnya adalah penderitaan, sebab kekuasaan adalah segenap tanggungjawab. Tetapi bila kekuasaan diterjemahkan sebagai pengumpulan keuntungan sumber daya, tentu ini bisa menjadi candu. Bila kecanduan memang bisa lupa daratan, apapun bisa diterabas, tak terkecuali konstitusi," katanya.

Dikatakan bahwa pewacanaan kontraproduktif ini kiranya bisa menjadi pelajaran berharga.

Sekuat apapun dukungan politik dalam pemerintahan, tetapi bila sudah menabrak sendi sendi bernegara yang tiangnya disangga oleh konstitusi, saya kira nalar rakyat akan tersulut bangkit.

Bernegara butuh kematangan, kebijaksanaan dan kearifan, tidak cukup dengan dukungan politik dan popularitas.

"Atas pernyataan Presiden Joko Widodo ini, saya kira kita harus menatap kedepan untuk mempersiapkan pemilu 2024 dengan baik. Kita harapkan pemilu 2024 menjadi tonggak penting bagi demokrasi kita kedepan yang kian matang, dan sukses kepemimpinan nasional dengan penuh martabat," katanya.

Baca juga: Pemda Diminta Antisipasi Keramaian di Tempat Wisata saat Momen Libur Lebaran

Baca juga: Umumkan Cuti Bersama Lebaran, Menko PMK: Pemerintah Kebut Vaksinasi Booster

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagaimana ditegaskan Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Keamanan dan Pemerintahan, yang juga Ketua DPR RI bahwa PDI Perjuangan mendukung pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, menolak penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Untuk itu saya mengharapkan kita segera menatap ke depan," ujar Said Abdullah.

Oleh karena Said Abdullah mengatakan segerakan langkah langka nyata untuk mempersiapkan pemilu 2024, antara lain:

1. Penetapan pelaksanaan pemilu yang telah disepakati oleh pemerintah, Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu pada tanggal 14 Februari 2021, dan penetapan pilkada serentak pada 27 November 2024 segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah langkah lanjutan, seperti; penetapan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 oleh KPU, Bawaslu, dan dikonsultasikan kepada pemerintah dan DPR.

2. KPU dan Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden pada April 2022 ini segera bersiap untuk mengajukan rencana kerja menyeluruh hingga 2024, termasuk pengajuan rencana anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Jika pada pemilu sebelumnya pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tidak berbarengan, meskipun dilaksanakan di tahun yang sama. Namun pada pemilu 2024 nanti dilaksanakan secara berbarengan, ditambah lagi pelaksanaan pilkada di tahun yang sama.

Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, banyak sekali penyelenggara pemilu didaerah yang jatuh sakit hingga meninggal karena beban yang berat.

Dipastikan pada pemilu 2024 beban itu kian bertambah. Mempertimbangkan beban besar ini, KPU dan Bawaslu perlu memikirkan dan merumuskan teknis penyelenggaraan pemilu yang mengurangi beban penyelenggara pemilu mulai dari tingkat TPS hingga ke pusat.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, PAN: Wacana Itu Sudah Tertutup

4. Mempertimbangkan beban yang berat atas rencana pelaksanaan pemilu 2024, sangat perlu bagi KPU dan Bawaslu untuk merekrut penyelenggara pemilu yang sehat jasmani dan rohani, serta telah berpengalaman.

Para penyelenggara pemilu mulai dari TPS sampai keatas difokuskan tidak memiliki penyakit bawaan kategori berat, seperti gejala jantung, darah tinggi, stroke, dll.

5. Mengharapkan semua pihak dalam kapasitasnya masing masing untuk bahu membahu berkontribusi pada pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 makin berkualitas. Menjauhkan penggunaan strategi pemenangan calon peserta pemilu yang menghalalkan segala cara.

Cukuplah tragedi pilkada DKI Jakarta 2017 dan pemilu 2014 yang membelah rakyat kita, ada kelompok cebong dan kampret. Kita jauhkan pemilu dan pilkada 2024 dari penggunaan sentimen suku, agama dan ras, digantikan dengan debat jalan pembangunan dan program programnya.

Semua itu akan terwujud bila KPU dan Bawaslu sebagai wasit dan hakim garis berani bertindak tegas dan profesional.