Dekan Unikarta Nilai IKN Nusantara Ciptakan Pemerataan Pembangunan di Kalimantan Timur
Menurut Syahruddin pembangunan IKN Nusantara yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah keinginan rakyat Kalimantan Timur.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Syahruddin menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat lokal, khususnya di bidang peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai dengan amanat di UU IKN itu.
"Kepindahan IKN Nusantara, secara ekonomi sangat menguntungkan masyarakat Kaltim, paling tidak kepindahan IKN Nusantara memberi dampak positif di bidang pemerataan pembangunan di kawasan Kalimantan atau luar Jawa," kata Syahruddin saat ditemui wartawan di kampus Unikarta, Tenggarong, Kabupaten Kukar, Kaltim, Kamis (21/4/2022).
Menurut Syahruddin pembangunan IKN Nusantara yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah keinginan rakyat Kalimantan Timur, khususnya Kukar.
Baca juga: Kunjungi Titik Nol IKN, Gus Jazil: Tahun 2024 Kita Punya Ibu Kota Negara Baru
Apalagi saat ini telah diterapkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang menjadi produk hukum hasil kesepakatan Pemerintah Pusat dan DPR RI.
"Ini merupakan tuntutan atau keinginan masyarakat Kalimantan umumnya, dan Kaltim khususnya, bisa dikatakan merupakan sesuatu berkah yang sudah lama ditunggu-tunggu," kata Syahruddin.
Wajar saja kata Syahruddin jika banyak masyarakat Kalimantan mendorong agar pembangunan IKN segera dilaksanakan.
"Masyarakat Kaltim tentu sangat bangga akan keberadaan IKN Nusantara tersebut," ujarnya.
Disisi lain, Syahruddin juga menyebut bahwa kepindahan IKN Nusantara merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Kaltim untuk ikut berpartisipasi di bidang pembangunan IKN, sehingga SDM Kaltim yang berkualitas bisa dimaksimalkan secara nyata.
Pun demikian, ia memberikan pandangan bahwa jangan sampai IKN Nusantara malah menimbulkan gejolak sosial karena abainya Badan Otorita IKN melibatkan SDM lokal.
Begitu juga dengan situasi di tengah masyarakat Kaltim yang multietnis, jiwa ego sektoral yang berlatar belakang kesukuan agar dihilangkan, karena sikap egosektoral tentu kontraproduktif dalam upaya mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara.
"Peran Pemda Kukar dalam mengantisipasi prospek kesiapan pembangunan IKN Nusantara harus disiapkan, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kualitas SDM juga penting untuk disiapkan dalam upaya mengisi struktur Badan Otorita IKN," sambungnya.
Sembari menunggu progres dari pemerintah pusat melalui Badan Otorita IKN, Syahruddin mengharapkan agar pemerintah menyiapkan kualitas SDM lokal agar lebih maju dan berkompeten.
"Wilayah Kukar pada khususnya masih ditemui kendala keterbatasan fasilitas yang belum memadai, seperti di bidang pendidikan, sarana infrastruktur, transportasi, pariwisata dan pertanian," ucapnya.
Oleh karena itu, Syahruddin mengharapkan agar sebaiknya Pemda Kukar harus bersinergi dengan Badan Otorita IKN.
"Sekali lagi, kami pada prinsipnya mewakili seluruh masyarakat Kaltim sudah siap menerima kepindahan IKN Nusantara, tinggal bagaimana pemerintah Badan Otorita IKN segera mempercepat dan merealisasi program pembangun kawasan IKN Nusantara," ujarnya.