PISPI Gelar Buka Puasa Bersama Dirangkaikan dengan Diskusi 'Stop Ekspor Minyak Goreng'
Kebijakan stop ekspor minyak goreng dan CPO diambil dalam keadaan panik dan lebih berorientasi politik, bukan untuk menyelesaikan masalah.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
"Semestinya membereskan ini mudah, apalagi struktur pasarnya oligopoli dan pemerintah memiliki instrumen yang memadai serta posisi tawar yang sangat kuat untuk mengintervensi para oligopolis yang lahan kebunnya jutaan hektar berupa HGU," ujarnya.
Kamhar mengatakan kegagalan ini kemudian perlahan mulai terungkap, disebabkan “perselingkuhan” antara pengusaha dan penguasa yang meninggalkan rakyat.
"Rakyat dipertontonkan drama bisik-bisik Dirjen Perdagangan Luar Negeri kepada Menterinya bahwa akan ada tersangka dengan diksi “Mafia Minyak Goreng” namun tak kunjung diumumkan oleh Pak Menteri sampai pada waktu yang dijanjikan, yang kemudian tak lama berselang malah si pembisik yang ditetapkan sebagai tersangaka," katanya.
"Jadi kita tunggu episode selanjutnya apakah yang dibisikin juga ternyata adalah bagian dari “mafia minyak goreng” atau tidak?" ujar Kamhar.
Dia mengatakan akan membuat publik penasaran, apalagi makin ke sini semakin terungkap bahwa aliran dana dari minyak goreng ini sudah kemana-mana, termasuk dugaan hubungan “mafia minyak goreng” dengan klub sepak bola milik putra Presiden Jokowi.
"Kita menghargai kerja aparat penegak hukum saat ini, dan meminta agar persoalan ini diusut setuntas-tuntasnya. Jangan takut memeriksa dan memproses mereka-mereka yang terlibat atau mendapatkan keuntungan dari permainan mafia minyak goreng," kata Kamhar.
Sementara itu Anggota Dewan Pakar PISPI Ninuk Mardiana Pambudy menyampaikan bahwa kita mesti belajar dari persoalan beras.
"Meskipun setiap tahunnya beras masih impor, namun tak pernah terjadi kelangkaan seperti minyak goreng saat ini, karena penggilingan beras ada dimana-mana," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, petani-petani sawit mestinya didorong dan diberi kemudahan untuk membuat pabrik mini kelapa sawit.
"Ini bisa menggunakan dana BPD PKS yang selama ini hanya dinikmati pengusaha besar pelaku industri bio diesel," katanya.
Termasuk, lanjut dia, juga bantuan sertifikasi lahan kepada petani PIR untuk memudahkan akses permodalan.
"Jika pabrik-pabrik kelapa sawit mini milik petani atau kelompok tani ini terwujud, maka kejadian kelangkaan minyak goreng ini tak akan terulang lagi," katanya.