Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PISPI Gelar Buka Puasa Bersama Dirangkaikan dengan Diskusi 'Stop Ekspor Minyak Goreng'

Kebijakan stop ekspor minyak goreng dan CPO diambil dalam keadaan panik dan lebih berorientasi politik, bukan untuk menyelesaikan masalah.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
zoom-in PISPI Gelar Buka Puasa Bersama Dirangkaikan dengan Diskusi 'Stop Ekspor Minyak Goreng'
Istimewa
Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) menyelenggarakan buka puasa bersama pada Sabtu (24/4/2022) di Jakarta dirangkaikan dengan refleksi kebijakan pangan nasional dengan tema “Menyoal Kebijakan Stop Ekspor Minyak Goreng; Menyelesaikan atau Menambah Masalah”. 

"Semestinya membereskan ini mudah, apalagi struktur pasarnya oligopoli dan pemerintah memiliki instrumen yang memadai serta posisi tawar yang sangat kuat untuk mengintervensi para oligopolis yang lahan kebunnya jutaan hektar berupa HGU," ujarnya.

Kamhar mengatakan kegagalan ini kemudian perlahan mulai terungkap, disebabkan “perselingkuhan” antara pengusaha dan penguasa yang meninggalkan rakyat.

"Rakyat dipertontonkan drama bisik-bisik Dirjen Perdagangan Luar Negeri kepada Menterinya bahwa akan ada tersangka dengan diksi “Mafia Minyak Goreng” namun tak kunjung diumumkan oleh Pak Menteri sampai pada waktu yang dijanjikan, yang kemudian tak lama berselang malah si pembisik yang ditetapkan sebagai tersangaka," katanya.

"Jadi kita tunggu episode selanjutnya apakah yang dibisikin juga ternyata adalah bagian dari “mafia minyak goreng” atau tidak?" ujar Kamhar.

Dia mengatakan akan membuat publik penasaran, apalagi makin ke sini semakin terungkap bahwa aliran dana dari minyak goreng ini sudah kemana-mana, termasuk dugaan hubungan “mafia minyak goreng” dengan klub sepak bola milik putra Presiden Jokowi.

"Kita menghargai kerja aparat penegak hukum saat ini, dan meminta agar persoalan ini diusut setuntas-tuntasnya. Jangan takut memeriksa dan memproses mereka-mereka yang terlibat atau mendapatkan keuntungan dari permainan mafia minyak goreng," kata Kamhar.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar PISPI Ninuk Mardiana Pambudy menyampaikan bahwa kita mesti belajar dari persoalan beras.

Berita Rekomendasi

"Meskipun setiap tahunnya beras masih impor, namun tak pernah terjadi kelangkaan seperti minyak goreng saat ini, karena penggilingan beras ada dimana-mana," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, petani-petani sawit mestinya didorong dan diberi kemudahan untuk membuat pabrik mini kelapa sawit.

"Ini bisa menggunakan dana BPD PKS yang selama ini hanya dinikmati pengusaha besar pelaku industri bio diesel," katanya.

Termasuk, lanjut dia, juga bantuan sertifikasi lahan kepada petani PIR untuk memudahkan akses permodalan.

"Jika pabrik-pabrik kelapa sawit mini milik petani atau kelompok tani ini terwujud, maka kejadian kelangkaan minyak goreng ini tak akan terulang lagi," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas