TRIBUNNEWS.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana ikut menanggapi terkait penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (27/4/2022).

Tak sendiri, Ade Yasin ditangkap bersama perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Penangkapan Ade Yasin menyusul sang kakak, yakni Rachmat Yasin, yang sudah lebih dulu ditangkap KPK delapan tahun lalu, tepatnya pada 7 Mei 2014.

Rachmat ditangkap lantaran terjerat kasus suap sebesar Rp 4,5 miliar dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) saat menjabat sebagai Bupati Bogor.

Sementara, dalam kasus sang adik atau Ade Yasin, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut.

Baca juga: KPK Koordinasi dengan BPK terkait OTT Bupati Bogor Ade Yasin

Ali hanya menuturkan, OTT KPK ini berkaitan dengan dugaan pemberian dan penerimaan suap.

Sementara, KPK saat ini masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan akan menetapkan statusnya dalam waktu 1×24 jam.

Peneliti ICW Kurnia pun menuturkan, penangkapan Ade Yasin menambah daftar panjang kakak beradik pemimpin daerah yang terjerat korupsi.

Menurut Kurnia, praktik politik dinasti menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi.

Terlebih, lanjut Kurnia, politik dinasti itu dilakukan di daerah yang sama.

"Praktik dinasti politik itu sangat berpotensi konflik kepentingan yang menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi."

"Apalagi itu di daerah yang sama, biasanya saat menjadi bupati, kontestasi politik selanjutnya, dia tidak bisa maju lagi, jadi diberikan kepada istri, suami atau anak-anaknya," kata Kurnia, dikutip dari tayangan Youtube Metro TV, Rabu (27/4/2022).

Kurnia pun menjelaskan, sejak awal ICW sudah menolak adanya modernisasi politik tertentu, seperti politik dinasti ini.

Sebab, menurutnya, sangat mudah untuk memungkinkan terjadinya perdagangan atau pembagian profesi tertentu.

"Iya sebenarnya ICW sejak awal sudah menolak adanya modernisasi politik tertentu, sebab bukan tidak mungkin ada perdagangan pengaruh disana."

Baca juga: Bupati Bogor Ade Yasin Kena OTT KPK, Pengamat: Pastinya Sangat Mengagetkan Masyarakat

"Ada isu pembagian profesi tertentu kepada jaringan terdekatnya, yaitu keluarga mereka sendiri," tuturnya.

Terkait dugaan keterlibatan Ade Yasin dengan kasus kakaknya, Kurnia pun masih menunggu mengenai pernyataan resmi dari KPK.

"Kami sebenarnya melaihat hal ini menambah episode panjang, tapi kami lagi-lagi tetap menunggu pernyataan resmi dari KPK."

"Apakah ada kaitannya atau konsesi itu sudah terbentuk jauh-jauh hari, bahkan ketika keluarga yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat publik tertentu," ungkapnya.

Sosok Ade Yasin

Lantas, seperti apa sosok Ade Yasin dan sepak terjangnya?

Ade Yasin dan wakilnya Iwan Setiawan resmi dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Bogor oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung pada Minggu (30/12/2018).

Perumpuan yang lahir di di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 29 Mei 1968 ini merupakan adik kandung dari mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin, yang menjabat dari 2008 hingga 2014.

Rahmat Yasin sendiri kini meringkuk di tahanan, setelah KPK mengeksekusi mantan Bupati Bogor itu ke Lapas Sukamiskin.

Rachmat sebelumnya divonis 2 tahun 8 bulan penjara atas kasus pemotongan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan gratifikasi.

"Jaksa eksekusi KPK telah melaksanakan putusan PN Tipikor Bandung dengan cara memasukkan terpidana Rachmat Yasin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama dua tahun dan delapan bulan dikurangi selama berada dalam tahanan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021) silam.

Rachmat ketika itu diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang itu diduga menggunakan uang itu untuk biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014.

Selain itu, Ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah dan mobil.

Sementara Ade Yasin pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PPP yang menjabat dari tahun 2014 hingga 2018.

Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor 2018, Ade Yasin mencalonkan diri sebagai calon bupati di dampingi calon wakil bupat, Iwan Setiawan.

Pasangan ini didukung oleh tiga partai politik, yakni PPP, PKB, dan Partai Gerindra, mereka mendapat nomor urut 2.

Ade Yasin memenangkan pemilihan tersebut dan terpilih sebagai Bupati Bogor setelah meraih suara tertinggi sebanyak 912.221 suara atau 41,12 persen mengalahkan empat pasangan calon lainnya.

Ade menggantikan bupati sebelumnya yang dijabat oleh Nurhayanti.

Riwayat pekerjaan dan jabatan:

- Advokat (2000-2009)

- Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor (2009-2014)

- Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bogor (2014-2018)

- Bupati Kabupaten Bogor (2018-sekarang).

Kekayaan

Menjabat bupati, berapa kekayaan Ade Yasin?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada 31 Maret 2021, jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 4 miliar.

Berikut rinciannya.

* Tanah dan bangunan senilai total Rp. 2.290.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 574 m2/313 m2 di Bogor senilai Rp 1.650.000.000

2. Tanah seluas 340 m2 di Bogor senilai Rp. 505.000.000

3. Tanah seluas 1590 m2 di Bogor senilai Rp 135.000.000

* Alat transportasi dan mesin senilai total Rp 635.000.000

1. Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate tahun 2019 senilai Rp. 200.000.000

2. Mobil BMW 32O I CKD AT tahun 2016 senilai Rp. 435.000.000

* Harta bergerak lainnya senilai Rp. 600.000.000

* Kas dan setara kas senilai Rp. 726.788.687

Sub total Rp 4.251.788.687

* Hutang senilai Rp 140.607.046

Total harta kekayaan senilai Rp 4.111.181.641.

(Tribunnews.com/Maliana/Malvyandie Haryadi)