Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 50 ribu lebih buruh yang terdiri dari Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI dan menggelar May Day Fiesta 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta pada Sabtu (14/5/2022).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi dan gelaran tersebut para buruh akan menyampaikan 18 tuntutan.

1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja

Said mengatakan hal tersebut merupakan isu paling utama yang diangkat dalam aksi dan gelaran besok.

Ia mengatakan, dihidupkannya kembali Partai Buruh salah satu alasannya adalah kekalahan secara politik di parlemen kalangan buruh, petani, nelayan, guru honorer, buruh migran, pekerja rumah tangga, masyarakat miskin kota-desa, dan kelas pekerja lainnya atau the working class.

"Omnibus Law mengeksploitasi, membuat perbudakan zaman modern, outsourcing dibebaskan untuk semua jenis pekerjaan, tidak ada batas waktu, dan upah yang murah," kata Said dalam konferensi persnya secara virtual pada Jumat (13/5/2022).

2. Turunkan harga bahan-bahan pokok

Said mengatakan tuntutan tersebut terutama ditujukan terkait harga minyak goreng kemasan yang dinilai masih mahal. 

"Minyak goreng curah pun yang sudah disubsidi oleh pemerintah masih mahal. Dan juga bahan pokok lainnya. Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia ini juga menolak rencana kenaikan BBM Pertalite dan LPG 3 Kg," kata Said.

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB.

Said mengatakan sudah 17 tahun RUU PPRT tidak pernah dibahas di DPR sedangkan Undang-Undang yang sarat kepentingan pengusaha justru dibahas sangat cepat.

Baca juga: Puluhan Ribu Buruh akan Ikut Aksi May Day pada 14 Mei 2022, Sampaikan Sejumlah Tuntutan

"Kalau UU yang sifatnya melindungi rakyat DPR malas-malasan. Sudah 17 tahun RUU PPRT tidak pernah dibahas. Tapi kalau yang kejar tayang, 'Undang-Undang itu penuh dengan mata air' seperti omnibus law yang terkait dengan kepentingan pengusaha, Undang-Undang KPK yang terkait ketakutan terjadi pemenjaraan akibat korupsi, itu kejar tayang. Tapi giliran yang perlindungan rakyat, lama sekali tidak dibahas," kata Said.

4. Tolak upah murah

Said mengatakan akibat omnibus law UU Cipta Kerja terbit PP nomor 36/2021 tentang pengupahan. 

Di dalamnya, kata Said, ada rumus pengupahan yang mengakibatkan 10 tahun, dari 3 tahun yang lalu ditambah 7 tahun upah tidak akan naik. 

"Akibatnya tiga tahun berturut-turut upah tidak akan naik akibat omnibus law, daya beli buruh turun 30 % . Sudah daya beli buruh turun 30 % , harga bahan pokok melambung, PHK pesangonnya hanya 0,5 bulan upah membuat buruh dan rakyat kecil tercekik," kata dia.

5. Hapus outsourcing

Omnibus law UU Cipta Kerja, kata Said, membuat semua jenis pekerjaan bisa diterapkan sistem outsourcing. 

"Bisa saja dalam satu pabrik 99 % karyawannya adalah outsourcing, tanpa masa depan, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan pensiun, gampang di-PHK, karyawan perempuannya yang cuti haid dan melahirkan bisa di-PHK dan tidak diberi upah," kata dia.

6. Tolak kenaikan pajak PPn

Ia menilai kenaikan PPn akan memukul daya beli masyarakat 

"Sudah upah murah, sudah outsourcing merajalela, sudah harga bahan pokok naik, PPn naik 11 % lebih memukul daya beli masyarakat," kata dia.

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran

Ia mengatakan Bbnyak Anak Buah Kapal yang mati di kapal dibuang ke laut karena RPP perlindungan anak buah kapal dan buruh migran belum disahkan.

"Maka kami minta disahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran," kata dia.

8. Tolak pengurangan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Menurut catatanya, sebanyak sembilan juta orang tidak mampu dan miskin sudah dicoret oleh Kemensos dari daftar penerima bantuan iuran (PBI).

"Sehingga mereka bingung bagaimana biaya kalau rawat inap ke rumah sakit. Tidak masuk PBI yang gratis dan tidak punya uang kalau menjadi peserta mandiri," kata dia.

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria

10. Stop kriminalisasi petani

"Bebaskan para petani yang dipenjara oleh oknum-oknum penegak hukum yang telah dibayar oleh korporasi. Baik petani perkebunan maupun petani sawah yang tanahnya dirampas," kata Said.

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis

Baca juga: Besok Buruh Gelar May Day Fiesta di GBK, Polisi Pastikan Tak Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas

Ia mengatakan Partai Buruh akan memperjuangkan melalui APBN dan APBD, setiap tahun 50 ribu kalangan orang miskin dan tidak mampu, serta buruh, atau kelas pekerja bisa mendapatkan beasiswa gratis sekolah S1 maupun S2 di luar negeri dan kampus-kampus terbaik di Indonesia.

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS

13. Pemberdayaan sektor informal

14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya

"Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja, dengan demikian harus mempunyai hubungan kerja dan mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, upah yang layak, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, tidak mudah di-PHK dan sebagainya," kata dia.

16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang

Setiap bulan, kata dia, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan aksi di KPU Pusat. 

"Aksi ini akan melibatkan ribuan buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya untuk mengingatkan KPU, Pemilu harus tepat waktu, jurdil, tanpa politik uang," kata Said.

17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)

Ia mengatakan setiap orang harus diberikan Rp500 ribu setiap bulannya melalui rekening bang.

"Langsung dikali jumlah orang miskin dan tidak mampu 27,7 juta. Kalau dibualatkan 30 juta orang, kalikan Rp 500 ribu cuma Rp 15 triliun per bulan atau setahun melalui APBN adalah Rp180 triliun. Partai buruh akan memperjuangkan jaminan makanan," kata Said.

Terkait jaminan perumahan, prajurit TNI-Polri, buruh swasta, PNS, yang sudah memasuki masa pensiun harus memiliki rumah. 

Soal jaminan pengangguran, kata dia, harus ada.

"Karena pada saat bekerja kita bayar pajak. Kalau kita menganggur negara bayar. Namanya adalah unemployment insurance," kata dia.

Terkait jaminan air bersih, menurutnya di Jakarta Utara, harga air bersih satu liter lebih mahal dari harga bensin. 

"Ini sangat memalukan," kata Said.

Baca juga: Said Iqbal: Pimpinan Buruh Dunia akan Pidato pada Peringatan May Day 14 Mei di GBK

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negera yang kaya

Ia mengatakan pada saat konferensk pers sedang berkunjung ke dua orang warga miskin Jakarta miskin.

"Di Ibu Kota Negara, dengan Gubernur yang sekarang berkuasa, tapi masih ada stunting di Kalideres Jakarta Barat dan di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang kelaparan di negara yang kaya. Stunting adalah akibat ibunya yang kurang gizi berimplikasi pada anaknya," kata Said.