Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Gerindra, Habiburokhman, meyakini masyarakat sekarang sudah tidak mudah terprovokasi untuk melakukan unjuk rasa dengan isu memakzulkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Santai saja, rakyat sudah semakin cerdas. Mereka enggak akan gampang diprovokasi oleh siapa pun," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (14/5/2022).

Meski demikian, Habiburokhman mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya dimuka umum melalui aksi unjuk rasa.

Menurut dia, semua tuntutan para pengunjuk rasa sepanjang mematuhi ketentuan hukum boleh untuk disampaikan

“Silakan aja apa pun tuntutan mereka sepanjang dilakukan dengan cara yang sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Sebagai Aktivis 98, Waketum Gerindra itu memahami sekali bahwa ketepatan merumuskan tuntutan akan berpengaruh pada gerakan itu sendiri.

Menurut Habiburokhman, semakin masuk akal tuntutan, maka gerakan tersebut akan semakin banyak mendapat dukungan dari rakyat.

Baca juga: Kapolri: Kami akan Komitmen Terus Kawal Ruang Demokrasi untuk Penyampaian Aspirasi Buruh

"Saya sih enggak ambil pusing, enggak akan mempersoalkan dan enggak akan melarang-melarang mereka mau mencantumkan tuntutan apa," kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengingatkan sejumlah elemen buruh yang melakukan unjuk rasa untuk tetap menjaga situasi ketertiban dan tidak terprovokasi dengan oknum-oknum yang membuat kericuhan.

"Imbauanya agar tetap menjaga situasi tetap tertib, aman dan menghargai masyarakat pengguna jalan lainnya. Jangan sampai disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab," kata Dedi.

Diketahui, massa demonstran saat melakukan aksi unjuk rasa bulan Ramadhan 1443 Hijriyah kemarin, sempat terbentang spanduk yang mendesak 'Jokowi Mundur' dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'.
Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali gelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi.

Aksi itu puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.

"Pada 21 Mei, bertepatan momentum reformasi. Siapkan kekuatan kita, sosialisasikan ke kampus-kampus, ke pabrik-pabrik, ke kampung-kampung bahwa rakyat akan terus berjuang, rakyat akan terus bergerak," kata Sekretaris Jenderal KASBI pada Kamis, 21 April 2022.

Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah gagal mensejahterakan rakyat.

Untuk itu, pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kalau DPR hanya formalitas, jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Apabila DPR tidak serius, kita ingatkan agar hati-hati," kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos.