Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat ikut buka suara terkait kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pemerintah perihal durasi kampanye Pemilu 2024 selama 90 hari.

Partai berlogo mercy itu mempertanyakan kecukupan durasi yang disepakati dengan upaya para calon pemimpin baru nantinya dalam memperkenalkan program, ide dan gagasan kepada rakyat.

"Apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami, tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini?" kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Tribunnews.com, Selasa (31/5/2022).

Herzaky menyatakan pada Pemilu 2024 nanti, sejatinya adalah pesta demokrasi untuk rakyat sekaligus ajang perwujudan kedaulatan rakyat.

Baca juga: KPU: Durasi Kampanye 90 Hari Cegah Pembelahan Sosial Politik Berkepanjangan

Dirinya juga menyebut, kalau pemilu mendatang merupakan momentum bagi rakyat untuk menyalurkan harapan dan aspirasi dalam memilih pemimpin nasional yang baru.

"Pertaruhan bagi demokrasi Indonesia, apakah akan melangkah maju atau malah semakin merangkak mundur seperti beberapa tahun terakhir. Pemilu 2024 ini momentum yang sangat penting untuk bangsa dan negara ini," tutur Herzaky.

Oleh karena itu, Demokrat kata Herzaky beranggapan durasi masa kampanye untuk pada calon pemimpin baru itu harusnya bisa lebih terbuka.

Sebab, rakyat dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimpinnya harus bisa mengetahui lebih jauh.

Kata Herzaky, itu bukan tanpa tujuan untuk perbaikan nasib rakyat terlebih setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun ini.

"Jadi, ruang untuk berkampanye menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja dari tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi," tukas Herzaky.

Diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengikuti kemauan pemerintah terkait durasi kampanye Pemilu 2024 yakni hanya 90 hari. Sebelumnya KPU ingin masa kampanye pemilu selama 120 hari.

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari,” kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran KPU lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (30/5/2022).

Menurutnya, Presiden dan KPU berpandangan sama bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.

“Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkapnya,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut Presiden kata Hasyim juga berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

“Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU,” pungkasnya.