Namun demikian, kata Luhut, meski di sisi distribusi cukup, akan tetapi harga di lapangan masih relatif tinggi.

"Setelah kami turunkan tim di lapangan, kami menemukan bahwa terdapat indikasi praktik monopoli. Meski barang telah didistribusi hingga ke pengecer, perusahaan-perusahaan distributor 2 (D2) dimiliki oleh satu orang saja. Ini yang saya katakan tadi, monopoli," kata dia.

Baca juga: Relawan Ganjar Pranowo di Trenggalek Gelar Bazar Minyak Goreng Murah: Rp 15 Ribu per Liter

Ia mengatakan praktik monopoli tersebut menyebabkan pasokan dan harga rentan untuk dapat dimanipulasi sehingga realisasi harga di masyarakat masih tinggi.

Namun demikian, kata dia, pemerinrah sudah melihat indikasi kondisi terus membaik setelah ada penindakan.

Kasus lain pemerintah temukan, kata dia, terjadi di Sumatera Utara.

Tim, lanjut dia, menemukan minyak goreng curah yang keluar dari produsen yang seharusnya disalurkan ke distributor dibawa kembali ke produsen.

Minyak goreng curah tersebut, kata dia, kemungkinan dikemas dengan kemasan premium dan dijual mengikuti harga premium.

Baca juga: Jenderal Andika Pastikan TNI Siap Bantu Pendistribusian BLT Minyak Goreng dari Pemerintah

"Hal ini tentunya merugikan konsumen yang membelinya. Karena di sini ada permainan dan ini pun sudah kami temui dan sudah kami tindak," kata Luhut.

Pemerintah, lanjut dia, berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir di tengah masa transisi yang sedang berlangsung ini.

"Berbagai masalah kecil yang terjadi di lapangan adalah pembelajaran dan akan segera dicarikan perbaikannya demi menjamin ketersediaan minyak dengan harga yang wajar bagi masyarakat," kata Luhut.